PIJARKEPRI.COM – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengajukan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur strategis dalam rapat koordinasi pembahasan konsep awal desain pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang digelar di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, serta dihadiri Menteri Transmigrasi dan sejumlah pejabat terkait.
Dalam forum strategis ini, Lis menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Tanjungpinang harus mendapat perhatian pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Usulan kami sejalan dengan arah pengembangan wilayah nasional,” ujar Lis dalam pemaparannya.
Lis menjelaskan bahwa usulan yang diajukan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan Perpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Kawasan Strategis Nasional Batam-Bintan-Karimun (KSN-KPBPB BBK).
Beberapa proyek prioritas yang diusulkan mencakup pembangunan jalan lingkar penghubung antara kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang dan Bintan, penataan kawasan kota lama, revitalisasi Pelabuhan Penyengat, serta pengembangan kawasan wisata unggulan.
Untuk konektivitas antar FTZ, Lis mengusulkan pembangunan Jembatan Madong-Sungai Nyirih dan Jembatan Pinang Marina-Tanjung Lanjut, serta kelanjutan penataan Jalan dan Kawasan Gurindam 12.
Proyek itu dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas kawasan ekonomi strategis.
Penataan kawasan kota lama, lanjut Lis, akan difokuskan pada pengendalian banjir, peningkatan kualitas jalan, dan penggantian aspal dengan pattern concrete yang dinilai lebih tahan lama dan estetis.
Adapun revitalisasi Pelabuhan Penyengat mencakup pembangunan dermaga menuju Pulau Penyengat serta dermaga Kampung Datuk, guna memperkuat aksesibilitas ke salah satu destinasi wisata sejarah unggulan Tanjungpinang.
Lis juga mengajukan pengembangan destinasi wisata Bukit Manuk dan revitalisasi kawasan heritage Tionghoa di Senggarang. Inisiatif ini diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Tak hanya itu, Wali Kota Lis turut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti penanganan banjir, penataan pemukiman kumuh, revitalisasi fasilitas umum, serta peningkatan jalan kota.
Namun, menurutnya, realisasi berbagai proyek strategis tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan lahan dan anggaran.
Ia mencatat terdapat sekitar 1.637,54 hektare lahan yang dikuasai pihak swasta dan teridentifikasi sebagai lahan terlantar per 2024, yang menghambat masuknya investasi.
“Selain keterbatasan lahan, ketersediaan anggaran juga menjadi tantangan utama. Untuk itu, kami berharap sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mendukung percepatan pembangunan,” tegas Lis.
Ia pun berharap Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis tersebut.
“Kami ingin Tanjungpinang berkembang pesat sebagai ibu kota provinsi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (tcDK/Ang)
