Soal Cagar Budaya Dirusak, Gubernur : Kalau Itu Menyalahi Aturan Kita Setop

Plt Gubernur Kepulauan Riau, H Isdianto S.Sos, MM. (Foto: Aji Anugraha)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto mengatakan jika pemugaran cagar budaya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyalahi aturan diminta untuk dihentikan, (setop,red).

Isdianto, di Tanjungpinang, Kamis (12/8/2019) mangatakan, baru saja mengetahui cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana, di Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang, Kepulauan Riau diduga mengangkangi (melanggar,red) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

“Kalau memang itu menyalahi aturan kita stop, karena itu sudah termasuk cagar budaya yang diakui pemerintah,” ujar Isdianto.

Menurutnya, pemugaran cagar budaya harus mengacu pada rekomendasi izin dan ketentuan pemugaran dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) disetiap wilayah kerja. Akan tetapi, jika tidak sesuai rekomendasi yang ditentukan BPCB maka harus dihentikan.

“Kalau dia mau bongkar itu harus ada izin dan ketentuan, sepanjang kalau sudah ada izin dari balai cagar budaya sebelumnya dibenarkan, tidak ada persetujuan tidak bisa,” ungkapnya.

Baca Juga : BPCB : Pemugaran Cagar Budaya Klenteng Tien Hou Kong Kangkangi Undang-Undang

Melihat kondisi cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana, di Jalan Merdeka yang sudah dibangun Yayasan pengelola dengan beton, dan 50 persen bangunan asli dihancurkan dan diganti dengan beton, Isdianto akan segera menyurati pihak pengelola.

Kendati pihak pengelola cagar budaya terus memugar cagar budaya itu, Pemerintah setempat diintruksikan untuk menghentikan pemugaran tersebut, agar mendapatkan efek jerah.

“Tentu nanti kita ingatkan dengan pengelolanya, kita surati secara resmi agar tidak terulang lagi yang seperti ini,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Komunitas Pelestari Nilai Adat dan Tradisi (Pesilat) Kepri, Yoan S Nugraha meminta agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang dan pihak Yayasan dapat mendudukkan soal dugaan pelanggaran pemugaran cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana dapat didudukkan pertanggungjawabannya.

Namun, menurutnya hingga saat ini tidak ada upaya pertanggungjawaban pemerintah setempat dan pihak yayasan soal pemugaran cagar budaya tersebut.

“Cagar budaya itu sudah dirusak, meskipun dihentikan tetap sudah rusak, lalu sekarang bagaimana pertanggungjawabannya, siapa yang bertanggungjawab kalau sudah rusak, harus ada yang bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan dugaan perusakan cagar budaya ini, agar kedepan tak ada lagi yang berani merusak cagar budaya,” sebutnya yang juga memastikan untuk meneruskan ke proses hukum jika belum menemukan titik terang.

“Kita sudah melakukan upaya persuasif, jika masih belum menemukan titik terang maka bersama divisi Hukum Pesilat, kita segera melanjutkan ke proses hukum,” tegasnya.

Bangunan beton berdiri di Cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana, di Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (11/9/2019). (Foto : ang)

Cagar Budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana, di Jalan Merdeka Tanjungpinang merupakan cagar budaya yang ditetapkan pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 278 tahun 2014 tentang penetapan kawasan situs sejarah dan cagar budaya di Kota Tanjungpinang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau merekomendasi pemugaran cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana melalaui surat rekomendasi ke Disbudpar Tanjungpinang, pada 2 Juli 2018.

Di dalam rekomendasi itu tertulis jelas pemugaran bangunan cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong/Vihara Bahtra Sasana harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan, serta beberapa petunjuk teknis lainnya.

Namun sebelumnya, dalam proses pengerjaannya tidak demikian, terlihat banyak bangunan beton yang dibangun, lantai-lantai bangunan rusak parah, bubung atap yang tidak rusak dilepaskan bagian ujungnya, dinilai BPCB mengalami kerusakan pemugaran dengan persentase 50 persen dari 100 persen keaslian bangunan.

“Kami menemukan 50 persen pemugaran cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong bertentangan dengan tata cara pemugaran, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya,” ungkap tim BPCB Sumatera Barat, Riau dan Kepri, Yusva Hendra Bahar usai meninjau kondisi pemugaran cagar budaya itu.

Hingga saat ini pihak Yayasan selaku pengelola cagar budaya Klenteng Tien Hou Kong tidak dapat dijumpai, dihubungi dan dikonfirmasi terkait dugaan dugaan perusakan cagar budaya, di Kota Tanjungpinang itu.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Alashari

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top