PIJARKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026)
Rakor ini juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Rakor turut membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional secara tahunan (year on year/yoy) pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen, meningkat dibandingkan periode Desember–Januari yang berada di kisaran 3,55 persen. Angka tersebut berada di atas target pemerintah sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Secara teoritis angka 3,5 persen masih tergolong ringan, namun dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen, termasuk kenaikan harga emas yang dipengaruhi situasi global. Selain itu, sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut menyumbang inflasi sebesar 16,19 persen.
Meski demikian, Tito menilai kondisi inflasi di Kepulauan Riau masih terkendali. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kepri tercatat 0,7 persen, dengan tingkat inflasi sebesar 3,54 persen.
“Inflasi Kepri berada di angka 3,54 persen, ini cukup baik dan masih terkendali,” katanya.
Komoditas yang memberi andil inflasi di Kepri antara lain emas perhiasan dan angkutan udara.
Di sisi lain, kinerja ekonomi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,39 persen, sementara Kepri mampu mencapai 7,89 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.
“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Kepri mencatat pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional,” tambah Tito.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah Kepri hingga 6 Maret 2026 mencapai 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih rendah, yakni 4,45 persen, sehingga perlu dioptimalkan.
Tito juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri. Diperkirakan arus mudik mulai terjadi pada 16 Maret 2026, seiring kebijakan Work From Anywhere (WFA), sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026.
“Stabilitas harga, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus mudik dan balik, hingga pengamanan ibadah harus disinergikan bersama Forkopimda,” tegasnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri menunjukkan tren positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025. Bahkan, lima kabupaten/kota di Kepri mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.
“Selamat kepada Pak Gubernur atas capaian ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, Pemprov Kepri akan terus memperkuat pengendalian inflasi serta memastikan kesiapan menghadapi Idul Fitri.
“Kita bersyukur inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan kebijakan yang dijalankan mulai berdampak positif,” ujar Ansar.
Ansar juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran arus mudik.
“Koordinasi dengan kabupaten/kota, Forkopimda, dan instansi terkait akan terus diperkuat agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan lancar,” tutupnya.
Pewarta : Aji Anugraha
