TANJUNGPINANG sejak dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan dan persinggahan penting di jalur perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di bibir Selat Malaka menjadikan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini berada di persimpangan lalu lintas ekonomi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
Di sisi lain, Tanjungpinang juga bertetangga langsung dengan Batam dan Bintan, dua daerah yang telah berkembang sebagai pusat industri dan destinasi wisata internasional.
Ironisnya, posisi yang begitu strategis belum mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertumbuhan PAD Tanjungpinang masih berjalan lambat, sementara kemampuan fiskal pemerintah semakin terbatas akibat tingginya belanja pegawai yang menghabiskan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sudah saatnya arah pembangunan kota dievaluasi secara menyeluruh.
Selama ini, perekonomian Tanjungpinang masih sangat bergantung pada aktivitas pemerintahan.
Sebagai ibu kota provinsi, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor aparatur sipil negara maupun layanan pemerintahan.
Ketergantungan terhadap belanja pemerintah menjadikan roda ekonomi rentan melambat ketika ruang fiskal pemerintah menyempit.
Padahal, Tanjungpinang memiliki modal yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia. Kota ini dianugerahi kekayaan sejarah, budaya, dan sumber daya laut yang dapat menjadi fondasi ekonomi baru.
Pulau Penyengat, misalnya, bukan sekadar destinasi wisata sejarah. Pulau ini merupakan simbol kejayaan Kesultanan Riau-Lingga yang melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa, pusat perkembangan sastra Melayu, sekaligus menjadi bagian penting dalam perjuangan melawan penjajahan.
Nilai sejarah tersebut seharusnya mampu menjadi magnet wisata budaya bertaraf internasional apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Di sisi lain, kawasan Senggarang menawarkan jejak sejarah masyarakat Tionghoa yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat Melayu selama ratusan tahun.
Keberadaan kelenteng tua, makam para leluhur, hingga kampung-kampung pesisir menjadi kekayaan multikultural yang sulit ditemukan di daerah lain.
Belum lagi potensi wisata bahari di kawasan Dompak beserta bentang alam pesisir yang masih alami. Semua itu merupakan aset ekonomi yang sesungguhnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kekayaan laut Tanjungpinang pun menjadi kekuatan lain yang belum memperoleh nilai tambah optimal. Gonggong yang telah menjadi ikon kuliner daerah hanyalah satu dari sekian banyak hasil laut seperti ikan, udang, sotong, dan berbagai jenis kerang yang melimpah di perairan sekitar kota.
Selama ini sebagian besar hasil laut masih dijual dalam bentuk bahan mentah, padahal pengolahan menjadi produk bernilai tinggi mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tidak berlebihan jika Tanjungpinang diarahkan menjadi pusat kuliner laut Indonesia. Festival Gonggong, kawasan wisata seafood, sentra industri pengolahan hasil laut, hingga ekspor produk makanan olahan dapat menjadi penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
Persoalan lainnya adalah rendahnya tingkat kunjungan wisatawan. Hotel, wisma, restoran, dan berbagai fasilitas penunjang sebenarnya telah tersedia.
Namun tingkat hunian masih rendah karena belum ada alasan kuat bagi wisatawan untuk tinggal lebih lama di kota ini. Sebagian besar wisatawan hanya datang beberapa jam sebelum kembali ke Batam, Bintan, atau Singapura.
Karena itu, strategi pembangunan pariwisata tidak cukup hanya memperbaiki destinasi. Pemerintah harus mampu menciptakan pengalaman wisata yang utuh.
Wisata sejarah di Pulau Penyengat harus terhubung dengan wisata budaya di Senggarang, wisata kuliner seafood, pertunjukan seni Melayu, pusat oleh-oleh, hingga wisata pantai di Dompak dalam satu paket perjalanan.
Semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar uang yang berputar di hotel, restoran, transportasi, UMKM, hingga sektor jasa lainnya. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, Tanjungpinang membutuhkan agenda internasional yang mampu menjadi daya tarik tahunan. Festival budaya Melayu, festival kuliner laut, lomba perahu tradisional, marathon internasional, hingga kegiatan seni budaya lintas negara harus menjadi kalender wisata tetap.
Kota-kota yang berhasil mengembangkan sektor pariwisata selalu memiliki agenda besar yang dinanti wisatawan setiap tahun.
Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.
Reformasi birokrasi juga menjadi syarat mutlak. Pemerintah harus mulai menggeser paradigma dari birokrasi yang hanya mengurus administrasi menjadi birokrasi yang aktif memfasilitasi investasi, mendampingi UMKM, mempercepat perizinan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.
ASN tidak lagi cukup menjadi pelaksana program, tetapi juga harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Digitalisasi pajak daerah, optimalisasi aset pemerintah yang belum produktif, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam pemanfaatan aset daerah juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal pemerintah tanpa harus membebani masyarakat dengan berbagai jenis pungutan baru.
Yang tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Generasi muda Tanjungpinang perlu dipersiapkan menjadi pelaku ekonomi kreatif, pemandu wisata profesional, pengusaha kuliner, pengelola homestay, hingga pelaku industri digital yang mampu memanfaatkan kedekatan wilayah dengan Singapura dan Malaysia sebagai peluang ekonomi.
Sudah saatnya Tanjungpinang keluar dari bayang-bayang sebagai kota administrasi. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sejarah Melayu, keberagaman budaya, serta melimpahnya sumber daya kelautan merupakan modal besar yang tidak boleh terus dibiarkan menjadi potensi yang tidur.
Peningkatan PAD tidak akan lahir hanya dari menaikkan tarif pajak atau berharap pada dana transfer pusat. PAD akan tumbuh apabila ekonomi masyarakat bergerak, investasi berkembang, wisatawan berdatangan, UMKM naik kelas, dan seluruh potensi daerah mampu diubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar program baru, melainkan keberanian untuk mengubah cara pandang terhadap masa depan Tanjungpinang.
Kota ini sesungguhnya tidak miskin potensi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengelola potensi tersebut menjadi kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
Penulis : Aji Anugraha
