Pers Harus Ikut Kawal Hak Pilih di Pilkada Serentak 2020

Ketua PWI Tanjunpinang-Bintan, Zakmi. (Foto: istimewa)
Ketua PWI Tanjunpinang-Bintan, Zakmi. (Foto: istimewa)

PIJARKEPRI.COM – Pers harus ikut serta mengawal hak pilih masyarakat di Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, di Kepulauan Riau 2020, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Tanjungpinang-Bintan, Zakmi.

“Pers mesti selalu mengedepankan hak-hak masyarakat banyak dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku,” tambahnya, di Tanjungpinang, Rabu (9/9/2020).

Hal itu mengingat tahapan pilkada serentak 2020 sudah lama bergulir. Kini sudah masuk tahap pencalonan pasangan calon. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Gubernur maupun pemilihan Wali Kota dan/atau Bupati, peran partai politik sangat dominan dalam pencalonan.

Termasuk di Kepri, hanya saja, terdapat daerah yang mayoritas partai politik mengusung satu pasangan calon saja. Lalu dimana peran pers dalam mengawal demokrasi agar berjalan jujur dan adil.

Menurut Zakmi, meski saat ini di wilayah Kepri terdapat daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, namun ia yakin dengan masa tambahan waktu pendaftaran yang diwacanakan KPU akan ada pasangan calon lain yang maju hingga akan terjadi kompetisi yang normal di kontestasi pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang pasangan calonnya hanya ada satu orang, tentu media juga memiliki kewajiban untuk menyajikan baik dan buruknya calon tunggal tersebut.

Ia berpendapat, seandainya terdapat pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak disuatu daerah, berarti akan ada kotak kosong yang akan menjadi lawannya. Kotak kosong tersebut juga pilihan yang sah sesuai aturan yang berlaku. Media perlu menyosialisasikan kandidat tersebut.

“Media sesuai tugas dan fungsinya tetap berkewajiban menyosialisasikan kotak kosong ini, karena itu juga pilihan yang sah dan bakal banyak pemilihnya,” sebut Zakmi yang juga ketua Serikat media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Kepri.

Saat disinggung black campain atau kampanye hitam yang dilarang dalam aturan, Zakmi menyebutkan kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam.

Menurutnya, black campain adalah berita bohong dan fitnah dan itu sudah pasti dilarang disajikan dalam produk pers. Berbeda dengan berita negatif yang diperbolehkan, namun ini mesti disajikan oleh wartawan profesional yang mengedepankan pematuhan terhadap kode etik jurnalistik.

“Sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1999, media atau pers salah satu fungsi dan tanggungjawabnya adalah sebagai sarana informasi dan edukasi. Jadi, media juga punya tanggungjawab untuk memaparkan baik dan buruk pasangan calon yang maju di Pilkada.

Kalau berita negatif tentu mesti didukung data dan fakta-fakta serta disajikan dalam bahasa yang santun dan jangan bertentangan dengan kode etik jurnalistik dalam menyajikan beritanya,” kata Zakmi.

Menurutnya, kalau ada pasangan calon kepala daerah yang unggul dan berpeluang membuat para pemilihnya menyesal setelah pemilihan terjadi, itu juga merupakan bagian dari kesalahan pers atau media dalam menjalankan fungsinya.

“Artinya fungsi edukasi dan informasi media kurang berjalan dengan baik. Pers harus tetap menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi pembacanya,” tegasnya.

Tapi Zakmi optimis paslon yang diusung oleh partai politik atau paslon yang maju lewat jalur perseorangan di Pilkada di Kepri merupakan pemuda-pemuda terbaik.***

(ANG)
Editor : Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *