Ratusan Mahasiswa Demo Kantor DPRD Kepri Tolak Revisi UU KPK

Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanjungpinang Bintan, berunjukrasa di halaman Kantor DPRD Kepri, Tolak Revisi UU KPK. (Senin 23/9). (Foto: ajianugraha)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tanjungpinang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanjungpinang Bintan, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Senin (23/9/2019).

Mahasiswa menolak pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Menurut mahasiswa, terdapat sejumlah pasal yang dinilai dapat melemahkan KPK sebagai lembaga independen di dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Abdul Rajak, salah satu perwakilan BEM Stisipol Tanjungpinang mengatakan, mengambil satu pasal yang dinilai merupakan pelemahan dalam Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK terlihat

“Seperti pada pasal pegawai KPK tunduk kepada UU ASN tidak pada UU KPK itu sendiri. Indepensi KPK ini bisa terganggu itu yang sangat kami sayangkan,” ungkapnya.

Untuk itu dalam aksi unjuk rasa itu, mahasiswa meminta agar DPR dan Presiden RI untuk membatalkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Mahasiswa juga meminta Pemerintah Pusat, DPR-RI dan Presiden RI untuk membatalkan Pimpinan KPK terpilih yang bermasalah, sebab katanya, akan berdampak pada kinerja KPK dimasa depan.

“Kami mengutuk keras dan menolak segala bentuk pelemahan KPK karena akan berdampak pada penaganan tindak pidana korupsi di Provinsi Kepulauan Riau,” tegasnya.

Mahasiswa juga meminta kepada DPRD Kepri agar menyurati Pemerintah Pusat, DPR-RI dan Presiden RI untuk menolak pelemahan KPK dengan membatalkan Revisi Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang KPK.

“Kami meminta DPRD Provinsi Kepri untuk membuat pernyataan
secara terbuka didepan mahasiswa, atas nama mahasiswa dan masyarakat Kepulauan Riau untuk menolak Pelemahaan KPK dan meminta Pemerintah Pusat untuk membatalkan Revisi Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” lanjutnya.

Mahasiswa meminta DPRD Kepri membuat sebuah video pernyataan menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan menyepakati membatalkan Capim terpilih KPK

“Supaya tuntututan kita ini sampaikan ke pusat. Kami meminta DPRD membuat sebuah Video untuk membatalkan capim yang terpilih,” ujarnya.

Mahasiswa mendesak untuk masuk kedalam gedung DPRD Kepri. Namun, upaya ini dihadang tim pengamanan Polres Tanjungpinang.

Hingga berita ini diwartakan, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Tanjungpinang Bintan masih melakukan orasi didepan gedung DPRD Kepri sembari menunggu Anggota DPRD Kepri menjumpai mereka.

Pewarta : Aji Anugraha

Editor : Alashari

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top