'

Tohang : KPU Perlu Sosialisasi Peraturan Pemilu Lewat Media Secara Teratur

Anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi PDI Perjuangan, Petrus Marulak Sitohang saat menyampaikan pemaparan kendala msayarakat mengenai minimnya KPU menyosialisasikan PKPU terbaru di Pemilu serentak 2019.

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu meningkatkan sosialisasi peraturan Pemilu terbaru melalui berbagai media yang ada termasuk media cetak, elektronik, radio secara teratur, kata Anggota DPRD Tanjungpinang, Petrus Marulak Sitohang, yang akrab dipanggil Tohang.

“Warga juga masih banyak yang belum tau kalau Surat Keterangan (Suket) Domisili yang diterbitkan Dinas Kependudukan tidak dapat lagi digunakan dalam Pemilu 2019,” tambahnya, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, Satpol PP dan Kesbangpol Tanjungpinang, di Senggarang, Selasa (9/10).

Dalam RDP tersebut, DPRD memastikan kesiapan para lembaga penyelanggara Pemilu serentak 2019.
DPRD menilai, masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbarukan.

Menurut Tohang, salah satu cara efektif penyelenggara Pemilu menyampaikan tahapan, teknis dan peraturan Pemilu dapat dengan mudah diterima masyarakat melalui media. Jika tidak tersampaikan, masyarakat akan mengira PKPU masih dalam aturan lama.

Tohang mengungkapkan, salah satu permasalahan minimnya pemahaman masyarakat mengenai Peraturan KPU yang belum dapat dimengerti semisal, menggunakan Suket Domisili untuk mencoblos.

“Masyarakat mengira seperti dalam Pilkada yang baru lalu masih dapat menggunakan Suket dalam pemilu 2019, ternyata tidak, hal itu dikarenakan terdapat PKPU terbaru mengenai teknis tahapan pencoblosan, administrasi yang harus dilengkapi pemilih harus menggunakan KTP-elektronik,” kata Tohang yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjungpinang.

Selain Suket, pemahaman Pemilu 2019 yang perlu diberikan KPU kepada masyarakat, mengenai sistem konversi suara ke kursi dan sistem pengalokasian kursi perolehan partai politik peserta Pemilu ke Calon Anggota Legislatif (Caleg).

“Masih banyak warga yang mengira bahwa nomor urut Caleg dalam kertas suara menjadi dasar penentuan Caleg terpilih. Padahal peraturan Pemilihan Umum jelas mengatur bahwa penentuan Caleg terpilih adalah berdasarkan siapa Caleg yang memperoleh suara terbanyak diantara seluruh Caleg dari satu partai,” ungkapnya

Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh DPRD Tanjungpinang di masyarakat, masih terdapat warga yang menduga bahwa partai dapat mengalihkan perolehan suara dari Caleg yang satu ke Caleg yang lain.

“Padahal peraturan pemilu tegas mengatur bahwa perolehan suara seorang Caleg tidak bisa dialihkan kepada Caleg lainnya bahkan oleh pengurus partai sekalipun,” ungkapnya.

Diketahui pula, tata cara pencoblosan Pemilu serentak 2019 teramat sangat minim diketahui masyarakat. Mereka menduga bahwa suara Caleg yang mencoblos gambar partai adalah hak istimewa dari Caleg nomor urut paling atas.

“Padahal peraturan pemilu tidak demikian. Untuk itu KPU perlu lebih gencar menyosialisasikan PKPU terbaru kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami Pemilu serentak 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya,” ungkapnya.

Masih minimnya sosialisasi di KPU juga diamini Komisioner KPU Tanjungpinang, M Yusuf HM. Ia mengatakan, KPU tak menganggarkan sosialisasi Pemilu 2019 untuk masyarkat.

“Tidak ada anggaran untuk sosialisasi, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) anggaran Pemilu 2019 belum kami terima,” katanya dalam RDP kepada sejumlah legislator Tanjungpinang.

Kendati masih minimnya sosialisasi dan berbenturan dengan tugas KPU Tanjungpinang sebagai penyelenggara pesta demokrasi di kota itu, DPRD akan merekomendasikan sejumlah kendala tersebut ke KPU Pusat dalam waktu dekat ini.

Pewarta : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *