Kewajaran Wali Kota Baru Tanjungpinang Merangkul OPD Sebelum Dilantik

Jajaran pemerintahan Kota Tanjungpinang saat berfoto bersama Walu Kota Tanjungpinang terpilih Pilkada Tanjungpinang 2018, Syahrul di Lt.3 Perkantoran Senggarang. (F-istimewa)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza mengundang para jajaran pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat dan Lurah untuk bersilaturahmi dengan Wali Kota Tanjungpinang terpilih Syahrul dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, di Lt.3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (30/7).

Kendati belum dilantik, Syahrul dan Rahma baru saja ditetapkan KPU Tanjungpinang sebagai pemenang Pilkada Tanjungpinang 2018 tanpa gugatan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Pengamat Pemerintahan dan Politik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka menilai suatu kewajaran bagi Syarul dan Rahma untuk menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan apa yang disampaikan ke masyarakat selama kampanye dahulu.

Meskipun dari berbagai sumber pijarkepri.com mengabarkan kalau saja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang baru sudah mulai menyusun struktur bayangan kepala OPD yang akan memimpin di bawah pemerintahan SABAR, sebutan keduanya semasa diusung tim sukses sewaktu Pilkada Tanjungpinang 2018.

Pertemuan silaturahmi itu pula tidak diagendakan Humas dan Protokol Pemkot Tanjungpinang, bahkan tak satu pun wartawan/jurnalis yang mengetahui agenda tersebut, meskipun para Kepala OPD mendapatkan undangan resmi dari Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza.

“Sayangnya kita tidak mendengar sendiri pembicaraan itu. Nuansa politik masih terlalu kentara. Tapi silaturahmi itu sebenarnya sah-sah saja. Dan menurut saya itu positif didalam mencairkan suasana pasca pilwako yang lalu,” ujarnya.

Soal penyusunan struktur dan mengambil hati pimpinan, pengamat menilai, kondisi silaturahmi tersebut merupakan hal yang wajar, dan sudah semestinya. Menurutnya, siapapun walikota dan wakilnya, ASN Pemko Tanjungpinang tidak perlu khawatir akan posisinya.

“Jika memang selama Pilwako mereka dalam posisi netral dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia berpandangan, mungkin saja walikota terpilih mencoba menyampaikan visi misi serta program yang dijanjikannya saat kampanye lalu dikarenakan saat ini sedang dibahas RAPBD Perubahan dan dilanjutkan RAPBD 2019.

“Saya rasa wajar jika disampaikan agar dapat dilakukan sinkronisasi dalam pembahasan oleh OPD dengan legislatif nantinya,” ujarnya.

Endri mencontohkan singkronisasi pemimpin tersebut serupa dengan kondisi yang pernah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk tim transisi dari pemerintahan Presiden SBY ke Jokowi sebelum pelantikan.

Begitu juga dengan Pilkada DKI Jakarta dimana Anies sebagai Gubernur terpilih juga membentuk tim transisi.

“Hanya saja kita belum mendengar apakah pak Sahrul dan Rahma sudah membentuk tim transisi yang akan melakukan sinkronisasi dengan pihak OPD Pemko Tanjungpinang,” ungkapnya.

Kondisi transisi pemerintahan tersebut yang menjadi pembicaraan penting yang harus disikapi pemimpin Tanjungpinang terpilih. Endri berpendapat, perlu adanya rambu-rambunya, bahwa kewenangan tetap ada di pihak eksekutif.

Sementara tim transisi hanya sebatas mengawal gagasan dari walikota terpilih agar terakomodir didalam APBDP dan APBD 2019.

“Mungkin hal itu yang dianggap oleh beberapa pejabat seolah sudah mulai mengatur pemerintahan,” ujarnya.

Selain kewajaran bersilaturahmi dan bukan untuk menyusun, berdasarkan trend saat ini, itu suatu hal yang wajar, asalkan memang itu dari walikota dan wakil walikota terpilih atau Tim Transisi yang diberi mandat oleh walikota dan wakil walikota terpilih.

“Jangan sampai nanti yang ikut-ikutan mengatur pemerintahan tim sukses atau tim kampanye, karena sudah bubar kan,” ungkapnya, sumringah.

Pewarta : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top