MUI Nyatakan Vaksin MR Belum Bersertifikasi Halal

MUI

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Vaksin Measles Rubella (MR) yang akan digunakan sebagai imunisasi anak belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal.

Berdasarkan surat dari Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017, Dewan Pimpinan MUI menyampaikan pada intinya Vaksin MR belum mendapatkan lebel halal dari MUI.

“Vaksin rubella MR MUI setuju dalam rangka kesehatan, tapi wajib di daftarkan di MUI untuk di sertifikasi halal. Jangankan di sertifikasi di daftarkan ke MUI juga belum,” kata Ketua MUI Tanjungpinang, Bambang, Selasa (31/7).

Dia juga menegaskan terkait kabar yang beredar di sejumlah pemberitan dan media sosial mengenai kelegalan Vaksin MR dari sejumlah pejabat terkait dianggap tidak benar.

“Itu surat bantahan dari MUI pusat kalau ada pejabat yang mengatakan vaksin rubella halal itu sama dengan pembohongan publik,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, menindaklanjuti laporan dari berbagai daerah dan informasi dari berita di media massa terkait pernyataan pejabat Kementerian Kesehatan bahwa Vaksin Measles Rubella (MR) yang akan digunakan sebagai imunisasi telah dinyatakan halal atau diperbolehkan
penggunaannya oleh MUI tidak benar.

Berikut isi surat dari Komisi Fatwa DP MUI Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Tidak benar MUI telah menyatakan bahwa vaksin MR halal atau boleh digunakan. Sampai saat ini vaksin MRbahkan belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal. Apabila adapejabat pemerintah yang menyatakan bahwa vaksin MR sudah dinyatakan halal atau dibolehkan penggunaannya oleh MUI, maka hal itu adalah pernyataan yang tidak benar dan masuk dalam kategori kebohongan publik.

2.Surat dari komisi fatwa tidak menyatakan kehalalan vaksin MRatau kebolehan penggunaannya. Secara tegassurattersebut menyatakan bahwa kehalalan vaksin MR merupakan syarat utama adanya dukungan dari komisi fatwa terhadap imunisasi MR.

3.Imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Namun demikian, ajaran agama Islam mewajibkan penggunaan obat-obatan/vaksin yang halal. Oleh karena itu, kepastian kehalalan vaksin MR sebelum dilakukan imunisasi merupakan bagian dari keimanan dan keyakinan umatIslam yang harus dilindungi, sesuai amanat UUD tahun 1945.

4.Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sekali lagi mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk tunduk dan patuh tehadap kententuan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk kepentingan hal tersebut MUI menyatakan kesiapan untuk membantu Kementerian Kesehatan mencari solusi demi suksesnya pelaksanaan Gerakan Nasional Imunisasi MRyang bersesuaian dengan ketentuan ajaran Islam.

5. Dewan PimpinanMUI akan mengambil kebijakan secaranasional terkait dengan Vaksin MR ini pada 8 Agustus 2018.

Demikian surat ini kami sampaikan. Semoga Ibu Menteri Kesehatan kiranya dapat segera merespon surat ini.

Dalam surat rekomendasi yang ditujukan MUI pusat ke Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu juga ditembuskan ke seluruh kementerian terkait di setiap daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau.

Pewarta : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *