PIJARKEPRI.COM – Jam dinding di rumah kecil itu terus berdetak, sementara Surya (40) duduk termangu di sudut ruang tamu rumahnya, di Batam, Rabu (28/1/2026)
Tangannya menggenggam ponsel usang, berharap ada pesan masuk, entah kabar pekerjaan, entah panggilan kembali ke pabrik yang telah menjadi bagian hidupnya selama lebih dari separuh usia kerjanya.
Namun layar tetap gelap. Seperti nasib yang kini menyelimuti dirinya dan ribuan pekerja PT Esun Batam lainnya.
Surya telah bekerja lebih dari 5 tahun di PT Esun Batam (PT Esun International Utama Indonesia), perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor dan daur ulang limbah elektronik.
Baca Juga : Terhenti di Pelabuhan, Ribuan Pekerja PT Esun Batam Menanti Asa
Bertahun-tahun ia bergelut dengan tumpukan perangkat bekas, memilah, membersihkan, mengolah, demi menghasilkan nilai ekonomi dari sisa industri global.
Dari sanalah ia menyekolahkan anak-anaknya, membayar cicilan rumah, dan menambatkan harapan akan hari tua yang lebih tenang.
Kini semua itu berhenti. Mesin-mesin pabrik membisu, pintu gudang terkunci. Pemerintah belum memberikan izin perusahaan untuk kembali beraktivitas, sementara lebih dari 800 kontainer bahan baku tertahan di Pelabuhan Batu Ampar.
Akibatnya, lebih dari 1.000 pekerja dirumahkan, tanpa kepastian kapan bisa kembali bekerja.
“Biasanya jam segini saya sudah siap berangkat shift pagi,” kata Surya pelan. “Sekarang saya cuma bisa duduk, mikir besok mau makan apa,” ungkapnya.
Sebagai tulang punggung keluarga dengan empat anggota yang bergantung padanya, Surya tak punya banyak pilihan. Ia menjual sepeda motornya, kendaraan yang dulu membawanya pergi dan pulang dari pabrik, untuk menutup kebutuhan hidup sebulan terakhir.
“Motor itu saksi hidup saya kerja bertahun-tahun. Dijual juga akhirnya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Di sudut lain Kota Batam, Ratna (39) mencoba menahan tangis sambil menyiapkan sarapan seadanya untuk dua anaknya.
Selama sembilan tahun bekerja di PT Esun, Ratna merasa memiliki rumah kedua di pabrik itu. Di sanalah ia membangun persahabatan, berbagi tawa, dan menopang ekonomi keluarga bersama suaminya yang juga buruh harian.
“Sekarang saya harus kuat di depan anak-anak,” katanya.
Sejak dirumahkan, Ratna menerima pekerjaan mencuci pakaian tetangga. Upahnya tak seberapa, namun cukup untuk membeli beras dan telur.
“Kadang anak tanya, ‘Ibu kapan kerja lagi?’ Saya cuma bisa bilang, doakan saja,” ucapnya lirih.
Di balik kisah pilu para pekerja, persoalan administratif dan logistik masih bergulir. Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan siap menyelesaikan penumpukan lebih dari 800 kontainer di Pelabuhan Batu Ampar.
Pada 21 Januari 2026, BP Batam menggelar rapat bersama pelaku usaha dan perusahaan pelayaran di Kantor Marketing Centre BP Batam, dipimpin oleh Direktur Lalu Lintas BP Batam dan Kepala Bea Cukai Tipe B Batam.
Rapat tersebut membahas mekanisme re-ekspor sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta pemeriksaan dan penyelesaian kontainer yang tertahan.
Dari pertemuan itu, BP Batam berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk memastikan status kontainer agar persoalan dapat segera dituntaskan.
“Kami mengapresiasi upaya BP Batam karena persoalan ini sudah sangat membebani perusahaan, terutama dari sisi biaya demurrage dan detention,” ujar salah satu pelaku usaha.
Ia menegaskan, perhatian Wali Kota Batam yang juga ex officio Kepala BP Batam bukan hanya pada arus lalu lintas pelabuhan, tetapi juga pada nasib para pekerja.
“Lebih dari 1.000 orang sudah dirumahkan. Ini bukan sekadar urusan kontainer, ini soal perut dan masa depan keluarga,” katanya.
Bagi Surya dan Ratna, setiap hari tanpa kepastian adalah ujian mental dan fisik. Mereka tak meminta belas kasihan, hanya kejelasan.
Sebab di balik deretan kontainer yang menggunung di pelabuhan, ada ribuan kepala keluarga yang harapannya ikut tertahan.
“Kalau pabrik dibuka lagi,” kata Surya dengan suara bergetar, “saya akan jadi orang pertama yang datang. Saya cuma ingin kerja lagi. Itu saja,” pungkasnya.
Pewarta : Aji Anugraha
