PIJARKEPRI.COM – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah, menyusul masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar yang digelar di Sentosa Seafood Batam, Taman Pasifik Lot 1, Kamis (29/1/2026)
Dalam forum tersebut, Amsakar mengapresiasi kekompakan masyarakat dan para tokoh setempat yang aktif mengawal usulan pembangunan sejak tahap rembuk warga, pra-Musrenbang, hingga pembahasan di tingkat kecamatan.
Menurutnya, Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, setiap usulan harus disaring secara cermat berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Total kebutuhan pembangunan Batam sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp4,29 triliun. Selisih ini menuntut kita benar-benar bijak dalam menetapkan skala prioritas,” tegas Amsakar.
Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,6 persen dan pada triwulan III 2026 diproyeksikan menembus 7 persen.
Di sektor investasi, realisasi penanaman modal mencapai Rp69,3 triliun atau sekitar 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam juga tercatat sebesar 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menunjukkan tren penurunan dan kini berada di angka 7,57 persen.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ada sinergi antara Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha yang turut menyumbang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menjadi modal penting bagi Batam untuk melangkah lebih maju,” ujarnya.
Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di sektor air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir.
Terkait pengelolaan sampah, ia menjelaskan adanya kendala teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur akibat penutupan Zona A oleh kementerian terkait. Kondisi tersebut sempat memicu antrean panjang armada pengangkut sampah.
Namun demikian, Pemko Batam telah mengambil langkah cepat melalui pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta normalisasi operasional di Zona B. Dukungan pelaku usaha berupa pengerasan jalan menuju TPA senilai sekitar Rp3–4 miliar juga turut memperlancar aktivitas pengangkutan.
“Pengelolaan sampah tidak bisa instan. Armada sempat harus mengantre hingga empat jam dengan tumpukan sampah mencapai 20 meter. Alhamdulillah, berkat kolaborasi berbagai pihak, kondisi ini mulai terurai,” jelasnya.
Sementara di sektor lainnya, Pemko Batam terus memfokuskan perbaikan layanan air bersih di 18 kawasan stres air, serta melakukan normalisasi drainase dan pembangunan pompa untuk meminimalkan titik-titik rawan banjir di wilayah perkotaan. (ANG)
