PIJARKEPRI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam memulai masa reses terhitung sejak 29 Juli hingga 4 Agustus 2025. Seluruh anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mendengar aspirasi warga, menampung usulan, serta meninjau langsung kondisi lapangan yang membutuhkan perhatian kebijakan daerah.
Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa masa reses merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk menjalankan fungsi representasi secara nyata.
“Reses adalah waktu bagi anggota dewan kembali ke masyarakat. Ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari proses demokrasi agar kebijakan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat,” kata Kamaluddin.
Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan reses kali ini memiliki bobot strategis karena berlangsung di saat DPRD dan Pemerintah Kota Batam mulai menyusun arah kebijakan dan program untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
“Aspirasi yang kami serap dalam reses akan menjadi masukan penting dalam penyusunan program prioritas daerah. Ini memastikan bahwa perencanaan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.
Selama masa reses, anggota DPRD dijadwalkan menggelar berbagai forum dialog bersama warga, pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok komunitas, hingga melakukan kunjungan lapangan ke titik-titik yang dianggap memerlukan intervensi pemerintah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD yang berbasis aspirasi.
Dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dan responsif, DPRD Kota Batam berharap hasil reses tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga terimplementasi dalam kebijakan nyata yang membawa dampak langsung bagi kesejahteraan warga. (KAF)
