Konflik Laut China Selatan, Komisi II: Utamakan Kesejahteraan Warga Natuna

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin

PIJARKEPRI.COM – Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, meminta pemerintah mengutamakan kesejahteraan warga di Kabupaten Natuna soal konflik Laut China Selatan.

Ia menyampaikan itu usai konflik Laut China Selatan menjadi bahasan dalam debat Capres pada Minggu (7/1).

Bacaan Lainnya

Dalam debat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo diminta inisiatif baru agar Indonesia berkontribusi mengelola konflik Laut China Selatan.

Ganjar mengusulkan kesepakatan sementara, Anies mengulik peran ASEAN, sementara Prabowo menyinggung soal pertahanan yang kuat. Namun ketiganya belum ada yang menyentuh soal nasib warga di Natuna.

“Saya setuju sama Pak Anies. Yang beliau sampaikan fakta dan data juga. Pak Prabowo kan sebagai Menhan sendiri,” kata Wahyu, Kamis (11/1).

Dari beberapa sumber yang dimiliki oleh Tim Anies, posisi kepuasan atas debat Anies memiliki peringkat pertama. Ia menilai debatnya yang panas di medsos saja namun di lapangan biasa saja.

Wahyu menuturkan terkait anggaran pertahanan memang harus dibuka. Itulah yang diminta oleh Paslon 01.

Terkait konflik di Laut China Selatan mengatakan dampak kepada masyarakat tidak tertangani.

“Tingkat atas, seperti apa? Oleh sebab itu Anies mengusungkan perubahan,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri itu mengungkapkan setakat ini nelayan di Natuna sangat tertinggal dan memerlukan perubahan melalui Paslon 01 Anies-Muhaimin.

“Kami dari provinsi mendorong BUMD migas. Tak ada subsidi migas di sana,” ungkapnya.

Politisi PKS itu menambahkan, kesejahteraan warga Natuna harus diutamakan baru keamanan. Masyarakat sejahtera maka lokasi tersebut akan aman.

“Masyarakat bisa milih ke sana. Apalagi pemilih rasional,” katanya.

Pos terkait