Dua Komisaris BUMD Tanjungpinang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Komisaris BUMD Tanjungpinang PT Tanjungpinang Makmur Bersama, Agus Prabowo. (Foto: Aji)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Komisaris dan Komisaris Utama Perusahaan Daerah (Prusda) Pemerintah Kota Tanjungpinang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Tanjungpinang Makmur Bersama, Agus Prabowo dan Riono mengundurkan diri dari jabatannya.

Komisaris PT TMB, Agus Prabowo, di Tanjungpinang, Rabu (9/10), mengatakan pengunduran dirinya bersama Komisaris Utama PT.TMB, Riono, dikarenakan tidak sejalan dengan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh perangkat daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang membidangi BUMD.

“Sejak awal kami tidak dilibatkan mulai dari pembahasan perekruttan bakal calon Direksi BUMD PT.TMB, tata laksana Prusda, managemen organisasi, kami tidak pernah dilibatkan, inilah alasan kami mengundurkan diri,” ujarnya.

Kendati mengundurkan diri sebagai komisaris PT.TMB, Agus Prabowo mengaku belum menyampaikan secara tertulis kepada pemegang saham BUMD PT.TMB yakni, Walikota Tanjungpinang, H Syahrul, S.Pd.

“Secara lisan sudah saya sampaikan, akan tetapi secara tertulis belum, kami ingin mengawal pelaporan keuangan BUMD PT.TMB tahun 2019, menurut kami BUMD mendapatkan keuntungan 2 Miliar,” ungkapnya.

Agus Prabowo juga menjelaskan, alasan pengunduran dirinya bersama Riono selaku Komisaris Utama BUMD PT.TMB mengingat persoalan perekrutan Dirut dan Direktur BUMD PT.TMB yang telah disampaikannya dalam surat tak juga ditanggapi Walikota Tanjungpinang. Padahal, dia selaku Komisaris BUMD PT.TMB sudah menyurati melalui Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai permasalahan yang terjadi sebelum pelantikan berlangsung.

Agus Prabowo menjelaskan kronologis petunjuk teknis koordinasi dengan Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku perpanjangan tangan Walikota Tanjungpinang dalam pembinaan terhadap BUMD PT.TMB dinilai tidak berjalan.

Hal itu dibuktikan saat  Komisaris Utama dan Komisaris PT.TMB sudah menyurati pemegang saham PT.TMB melalui Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai akhir masa jabatan Deriksi PT.TMB, pada 27 Agustus 2019.

“Surat sudah disampaikan ke pemengang saham melalui Bidang Ekonomi, petunjuk arahan terkait masa jabatan Direksi, agar menunjuk direksi baru pengganti atau perpanjang direksi yang sudah ada, sebelum masa jabatan Direksi PT.TMB berakhir,” ujarnya.

Agus menjelaskan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD PT.TMB, tertanggal 16 September 2019 memutuskan pemberhentian masa jabatan Direktur PT.TMB, Zonderfan dikarenakan masa jabatan Direksi PT.TMB akan segera habis.

Dalam RUPS itu, Gatot menjelaskan berisi 4 poin yakni, menerima pertanggungjawaban laporan keuangan BUMD tahun 2018, menerima laporan kinerja tahun 2018, menerima RAKP perubahan 2018, pemberhentian saudara Zondervan sebagai direksi pada 24 September 2019 mendatang.

“Dan itu semua diterima pemegang saham akan tetapi tidak ada catatan,” ujarnya.

Tak kunjung ditanggapi pemegang saham PT.TMB, Agus Prabowo selaku Komisaris PT.TMB kembali menyurati pemegang saham melalui Bidang Ekonomi Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada 23 September 2019.

Isi surat itu berupa permohonan agar pemegang saham dapat menunjuk jabatan Direksi yang kosong pasca habisnya masa jabatan Zondervan.

“Saya sudah menyampaikan surat, agar pemegang saham segera melakukan pengangkatan direksi, untuk mengisi kekosongan jabatan dengan menetapkan direksi terpilih, dengan menunjuk baik dari dewan pengawas maupun komisaris sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya, sembari menunjukkan bukti-bukti surat yang disampaikannya.

Bukan menindaklanjuti surat Komisaris PT.TMB tersebut, pemegang saham malah menunjuk Marzul Hendri sebagai Pelaksana Sementara Direktur BUMD PT.TMB, melalui surat keputusan pemegang saham pada 24 September 2019, yang katanya hanya bertuliskan dto.walikota Tanjungpinang.

“Tidak ada tanda tangan Pak Walikota. Dan ini sudah menyalahi aturan, tidak pernah jabatan Dirut dan Direktur BUMD ada Pelaksana Sementara, kalau pun untuk mengisi kekosongan, harusnya dewan pengawas atau komisaris,” ujarnya.

Menyikapi persoalan itu, Agus Prabowo menyatakan mengundurkan diri secara lisan kepada Walikota Tanjungpinang, H Syahrul S.Pd, selaku pemegang saham PT.TMB. Sementara Komisaris Utama PT.TMB, Riono juga mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung, pada 27 September, beberapa jam sebelum Direktur Utama dan Direktur PT.TMB baru dilantik.

“Pernyataan lisan itu dan tertulis dari Komisaris Utama dan saya diterima langsung Walikota Tanjungpinang,” ungkapnya.

Agus Prabowo mengutarakan alasan pengunduran dirinya dikarenakan pelantikan Direktur Utama dan Direktur PT.TMB baru cacat hukum. Hal itu, dinilai dari tidak sejalannya tahapan perekrutan hingga pelantikan dengan regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh perangkat daerah yang membidangi bidang BUMD, dalam hal itu Bagian Ekonomi  Pemko Tanjungpinang.

“Tidak sejalannya itu dimulai dari perekrutan, pelantikan hingga tatalaksana regulasi,” ujarnya.

Agus mengatakan, dia dihubungi oleh salah satu notaris yang mengaku menghubunginya ditunjuk Bagian Ekonomi untuk meminta data diri Agus sebagai kelengkapan administrasi RUPS, pada 28 September 2019.

“Dia minta data saya untuk 2 RUPS, yang pertama pada 16 September 2019 RUPS pemberhentian Zondervan selaku Direktur PT.TMB, yang kedua RUPS penetapan Direktur Utama dan Direktur PT.TMB yang baru saja dilantik. Tapi saya gak mau, karena itu menyalahi aturan,” ujarnya.

Kemudian, pada 2 Oktober 2019, Agus menerima 2 surat dari Bagian Ekonomi Pemko Tanjungpinang. Surat pertama tertanggal 30 September 2019 yang isinya berupa permintaan kelengkapan administrasi RUPS. Surat kedua berupa permintaan surat pengunduran diri Agus dari Komisaris BUMD Tanjungpinang, tertanggal 2 Oktober 2019.

“Saya menerima surat itu dari Bagian Ekonomi Pemko Tanjungpinang, tapi saya tidak tanggapi,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, pada 4 Oktober 2019, Agus selaku Komisaris BUMD PT.TMB menyurati Direktur Utama PT.TMB Fahmi yang baru saja dilantik. Surat itu disampaikan dikarenakan Dirut baru BUMD tersebut belum pernah melakukan konsolidasi dan komunikasi apapun dengan komisaris pasca sepekan dilantik.

“Surat itu tidak ditanggapi, karena ada indikasi Direksi dihalangi untuk bertemu dengan komisaris,” ungkapnya.

Agus mengatakan, pada 7 Oktober 2019 dia mendapatkan undangan RUPS Luar Biasa tentang pernyataan pengunduran diri komisaris utama dan komisaris.

“Waktu itu saya masih di Semarang, jadi gak bisa hadir, saya disuruh mengundurkan diri dari jabatan,” ujarnya.

Pada 9 Oktober 2019, Agus mengatakan, keluar pernyataan dari RUPS Luar Biasa tersebut dirinya dan Komisaris Utama, Riono diberhentikan, dan mengangkat Pj.Sekda Tanjungpinang, Tengku Dahlan sebagai Komisaris BUMD Kota Tanjungpinang.

Menurutnya rangkaian perekrutan BUMD PT.TMB dari awal hingga ditetapkannya Direktur Utama dan Direktur saat ini menyalahi aturan UU PT Nomor 40 tahun 2007, PP Nomor 54 Tahun 2018 tentang BUMD, Permen Nomor.37 tahun 2018, dan Perda Kota Tanjungpinang No.4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Sebaiknya persoalan ini segera diselesaikan sebaik-baiknya, dan sebaiknya Pemerintah Kota Tanjungpinang mengulang kembali proses rekrutmen Direksi PT.TMB sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Pewarta : Aji Anugraha

Editor : Redaksi

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top