PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah Kepulauan Riau tergabung dalam Gerkan Aksi Mahasiswa Kepri (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa tutup mulut di persimpangan jalan, taman Pamedan, Tanjungpinang, Rabu (25/9/2019).
Dibawah guyuran hujan, mahasiswa menggelar aksi menutup mulut mereka dengan kain hitam, tanpa orasi, hanya memampangkan sepanduk dan baleho bertuliskan “GASAK Menggugat”.
Rully Permana, Kordinator aksi tutup mulut itu, mengatakan aksi tutup mulut tersebut merupakan bentuk protes dari mahasiswa terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan soal keputusan penetapan pimpinan DPRD Kepri periode 2019-2024.
Mahasiswa menilai DPP PDI Perjuangan tidak mendengar suara masyarakat Kepri terlebih suara Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri mengenai penetapan Ketua DPRD Kepri periode 2019-2024 yang tak mempertimbangkan dan mengedepankan kearifan lokal.
“Maka disini kami melakukan aksi tutup mulut sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang di ambil oleh DPP PDIP pada penetapan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dianggap tidak seperti apa yang diharapkan masyarakat Kepulauan Riau,” ungkap Rully.
Aksi unjuk rasa mahasiswa ini bermula sejak DPP PDI Perjuangan menetapkan Anggota DPRD Kepri terpilih dari PDI Perjuangan Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Batam, Jumaga Nadeak sebagai Ketua DPRD Kepri 2019-2024.
Wakil Ketua Bidang Komunikasi Seni Budaya DPD PDI Perjuangan Kepri, Ruslan Abdul Gani, di Tanjungpinang, belum lama ini mengatakan, tiga nama calon Ketua DPRD Kepri 2019-2024 yang diusulkan ke DPP PDI Perjuangan itu yakni, H Lis Darmansyah SH, Jumaga Nadeak SH dan Ir. Widiastaji Nugroho.
“Keputusan DPD PDI Perjuangan Kepri tiga nama itu yang dikirim ke pusat untuk dipertimbangkan dan diputuskan,” kata Ruslan Abdul Gani.
Baca Juga : PDI Perjuangan Kirim Tiga Nama Calon Ketua DPRD Kepri ke Pusat
Penetapan Jumaga Nadeak kembali mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Kepri untuk kedua kalinya itu terbit disejumlah pemberitaan media, hingga kembali menuai polemik di masyarakat.
Sejumlah organisasi menyurati DPP PDI Perjuangan, diantaranya beredar surat Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) yang meminta agar DPP PDI Perjuangan merekomendasi Ketua DPRD Kepri 2019-2024 mengacu pada rekomendasi LAM Kepri.
Ketua LAM Kepri, Abdul Razak belum lama ini mengatakan, menyebutkan dalam surat-surat yang ditujukan tidak hanya pada PDI Perjuangan akan tetapi hampir keseluruhan partai politik pengusung calon legislatif Kepri pada Pemilu Serentak 2019 agar dapat menunjuk keterwakilan di pimpinan parlemen dengan memperhatikan kearifan lokal.
“LAM sudah menyampaikan itu hampir kesemua partai, kedepankan kearifan lokal,” tegas Abdul Razak belum lama ini saat dikonfirmasi, pijarkepri.com
Kendati berbagai organisasi dan lembaga sudah menyurati DPP PDI Perjuangan, hingga saat ini tak juga merubah formasi dan struktur parlemen di DPRD Kepri.
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi tutup mulut, di Batam dikabarkan masyarakat mengatasnamakan Melayu Menggugat juga menggelar aksi unjuk rasa soal keputusan penetapan pimpinan DPRD Kepri periode 2019-2024 itu.
Hingga berita ini diwartakan DPP PDI Perjuangan belum memberikan tanggapan terkait polemik penetapan Ketua DPRD Kepri ini.
Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Alashari
