'

Pemerintah Larang Peternakan Beroperasi di Pemukiman Padat Penduduk

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Amrialis. (f-ajianugraha)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan melarang keras Peternakan jenis apapun beroperasi di wilayah pemukiman padat penduduk.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Amrialis, di Tanjungpinang, belum lama ini menegaskan, larangan itu mengacu pada Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang dan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Riau.

“Industri peternakan bersekala besar apa pun itu dilarang beroperasi di pemukiman padat penduduk. Ini sesuai dengan RDTR Tanjungpinang dan RTRW Kepri,” tegas Amrialis.

Larangan ini ditujukan bagi siapapun pengusaha ternak yang beroperasi di pemukiman padat penduduk di Kota Tanjungpinang, namun tidak untuk ternak industri rumah tangga.

“Kalau dia hanya peternakan industri rumah tangga, satu dua ekor itu tidak apa. Tapi kalau peternakan bersekala besar, ada baiknya lagi dia ditempatkan dilokasi yang khusus, karena dapat mengganggu kenyamanan, kebersihan lingkungan masyrakat,” ungkapnya.

Secara rinci, Amrialis menjelaskan, penempatan industri peternakan bersekala besar di Kota Tanjungpinang merupakan tugas Dinas Prizinan dan Dinas Peternakan di kota itu.

Kendati bukan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Tanjungpinang untuk menempatkan industri peternakan, namun dia menegaskan kawasan di Kota Tanjungpinang tidak diperuntukkan untuk industri peternakan.

“Saya hanya memberikan saran, sebaiknya tidak ditempatkan di pemukiman padat penduduk. Selebihnya tugas dinas terkait yang berhubungan langsung dengan industri peternakan,” ungkapnya.

Diketahui sejumlah industri peternakan bersekala besar masih beroperasi di wilayah Tanjungpinang, terbanyak di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Padahal, RDTR Kota Tanjungpinang dan RTRW Kepri menempatkan wilayah itu sebagai kawasan pemukiman padat penduduk, bukan kawasan industri peternakan.

ANG

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top