PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan pandangan umum (Pandum) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018, dalam Rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, di Kantor DPRD Tanjungpinang, Selasa (25/9).
Paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Tanjungpinang Ade Angga yang didampingi Wakil Ketua 2 Ahmad Dani Pasaribu. Rapat paripurna juga dihadir Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul – Rahma, serta para anggota Fraksi di DPRD Tanjungpinang dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pandum Fraksi DPRD terhadap RAPBD Perubahan 2018 Kota Tanjungpinang tersebut dimulai dari penyampaian Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Petrus Marulak Sitohang menyampaikan fraksinya menilai peningkatan sektor pendapatan daerah (PAD) di R-APBD Perubahan 2018 belum signifikan.
“Kami melihat peningkatan PAD belum siginifikan terutama di beberapa jenis pendapatan seperti pajak daerah dan restribusi daerah,” ungkap Petrus.
Namun, kata Petrus, Fraksi PDIP tetap mendorong Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dengan menggali berbagai jenis pendapatan lainnya.
Dari Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memegang prinsip transparansi dalam menetapkan kebijakan anggaran. Menurut Ashady Selayar – juru bicara Fraksi Golkar, tranparansi itu diperlukan baik sumber penerimaan (pendapatan) maupun pengeluaran (belanja), terkhusus pada pendapatan asli daerah (PAD).
“Fraksi Golkar mencermati masih banyak potensi pendapatan yang belum digali secara optimal,” ucap Ashady Selayar. Sehubungan dengan itu, ujarnya,” Kinerja OPD harus dimaksimalkan ke depan ini.”
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyuarakan agar pemerintah daerah memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar.
Kemudian Golkar meminta pemerintah daerah dapat meningkatkan program sosial kemasyarakatan dengan terus menerus melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan melalui pemberian bantuan kepada seluruh lembaga keagamaan baik agama Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, Hindu, dan Konghucu.
Sementara Fraksi Hanura lebih menekankan agar pemerintah daerah mengevaluasi anggaran dan belanja agar tepat guna sehingga berimplikasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Terhadap peningkatan kinerja ASN di masing-masing OPD, pemerintah daerah diharapakan dapat memberikan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Dengan cara itu, Hanura menyakini capaian sasaran kerja pegawai semakin maksimal dengan terus melakukan evaluasi kinerja seperti kualitas, integritas dan kedisiplinan ASN dalam bekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat Plus menyoroti soal peningkatan belanja langsung sebesar Rp 13,9 Milyar yang dikhawatirkan dalam target penerimaan restribusi daerah tidak akan tercapai di akhir tahun.
Fraksi Gerindra berpandangan agar dalam perhitungan perubahan APBD 2018 dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional saat ini.
Gerindra meminta supaya pemerintah dapat meningkatkan kebijakan kinerja daerah terutama di sektor pajak dan restribusi dearah yang terukur dan rasional.
Sedangkan Fraksi PKS lebih menekankan aspek perubahan pendapatan daerah yang mengalami peningkatan terutama dana pembangunan pusat dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Kepri senilai Rp 74,3 Milyar, termasuk PAD Tanjungpinang.
PKS berharap dengan peningkatan ini dapat memberikan ruang untuk mewujudkan kota Tanjungpinang yang lebih baik, apalagi jika potensi yang ada digunakan secara baik dan tepat guna.
Fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan agar defisit atas penambahan belanja disejalankan dengan alokasi penambahan pendapatan daerah khususnya penambahan belanja langsung.
Fraksi ini berharap penambahan belanja tersebut harus mampu memperhatikan capaian fisik pada sisa tahun anggaran yang ada.
HMS/ANG
