PIJARKEPRI.COM, Bintan – Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos memastikan bahwa akan memberhentikan dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi.
Hal ini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera dapat menjalankan tugas tersebut.
Apri mengatakan, saat ini pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, Pemkab Bintan akan melakukan langkah-langkah persuasif dengan melakukan pendataan terlebih dahulu.
“Kita akan jalankan aturan itu , namun karena ini menyangkut nama baik ASN dan juga berdampak terhadap keluarga mereka ya kita harus ekstra hati-hati. Tapi sesuai surat edaran Kemendagri, pada Desember 2018 ini kita tetap akan sampaikan, sementara ini kita data dulu,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (18/9).
Untuk langkah-langkah tersebut, dirinya juga mengakui bahwa akan segera melakukan rapat khusus bersama instansi terkait, untuk membicarakan hal tersebut. Dan tak terlupa , dirinya juga mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bintan untuk senantiasa berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.
Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan Irma Annisa juga mengatakan, berdasarkan edaran Mendagri yang bersifat perintah maka harus tetap dilaksanakan.
Pemerintah daerah diberikan waktu sebelum tanggal 2 Desember 2018 mendatang sudah melakukan pemecatan kepada ASN yang tersandung kasus korupsi.
“Ini sifatnya perintah, namun kita juga harus cermat untuk melakukan pendataan terlebih dahulu, agar dengan adanya aturan tersebut jangan lantas membuat kita kaku dalam melaksanakan tugas, semua sudah jelas rambu-rambunya, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa sama sekali untuk dilakukan dan kasus korupsi salah satunya, saat ini kita tengah konsen memerangi korupsi jadi kita semua harus konsisten untuk tidak melakukan itu,” tutupnya.
HMS/RLS/ANG
