PIJARKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) mempercepat upaya pemerataan akses telekomunikasi di wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur broadband berbasis satelit dan pemanfaatan frekuensi 700 MHz.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktur Jenderal PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (6/8/2026)
Dalam pertemuan itu disepakati enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan BTS itu akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan dukungan pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk memperluas layanan internet bergerak.
Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan berbagai teknologi guna mempercepat pemerataan konektivitas digital di wilayah kepulauan.
Selain pembangunan BTS, kata dia, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta teknologi komunikasi berbasis satelit, sebagai solusi bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
“Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan,” ujar Wayan.
Ia menjelaskan, strategi tersebut diarahkan untuk mengatasi 207 titik yang masih mengalami keterbatasan layanan telekomunikasi di Kepulauan Riau, terdiri atas 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pemerataan akses telekomunikasi merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan.
Menurutnya, keterbatasan jaringan komunikasi berdampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas perekonomian masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan. Karena itu percepatan pembangunan infrastruktur digital harus menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, penguatan jaringan telekomunikasi juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk operasional Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dukungan infrastruktur digital.
Melalui sinergi dengan Kementerian KomDigi, lanjut Nyanyang, Pemerintah Provinsi Kepri berharap akses internet dapat menjangkau seluruh wilayah kepulauan sehingga pelayanan pemerintahan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi sekitar 78 ribu nelayan di kawasan pesisir tidak lagi terkendala keterbatasan jaringan.
Wayan menambahkan, kondisi geografis Kepulauan Riau yang sekitar 98 persen berupa wilayah laut menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Untuk itu pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi satelit, termasuk skema Direct-to-Device (D2D) dan alokasi frekuensi baru guna memperluas jangkauan layanan secara lebih efisien.
“Pemerintah akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pembangunan di lokasi-lokasi prioritas agar pemerataan akses telekomunikasi di Kepulauan Riau dapat segera terwujud,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Gubernur Kepri didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau James Simon Pattikawa, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepri Sentot Faizal.
Sementara Dirjen PPI Wayan Toni Supriyanto didampingi Direktur Akselerasi Infrastruktur Mulyadi beserta jajaran tim teknis.
Pewarta : Aji Anugraha
