KPPAD : Pesisir Daerah Rawan Kasus Anak

Ketua KPPD Kepri, Muhammad Faizal. (Foto; aji)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau menyoroti kasus anak terbanyak berada di daerah pesisir kepulauan.

“Kasus anak terbanyak di daerah pesisir,” kata Ketua KPPD Kepri, Muhammad Faizal, di Tanjungpinang, Rabu (4/7).

KPPAD Kepri mencatat faktor demografi penduduk pesisir di Kepulauan Riau menempati urutan pertama dalam permasalahan anak, baik dalam kluster Anak Berhadapan Hukum (ABH), Perlindungan Khusus dan Hak Dasar anak.

KPPAD Kepri mencatat tengah mendampingi 103 kasus anak baik sebagai korban mau pun sebagai pelaku selama Januari hingga Mei 2018. Dalam catatan KPPAD, kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah pesisir pula yang melatarbelakangi kasus anak.

“Karena kondisi sosial tidak mapan berimbas dengan kehidupan anak-anak pesisir,” ungkapnya.

Ketua KPPD Kepri Muhammad Faizal menjelaskan, faktor gaya hidup, sosial ekonomi yang melatarbelakangi perubahan tingkah laku anak di daerah pesisir. Faktor tersebut mendesak anak untuk mengikuti perubahan gaya hidup yang tak seharusnya.

KPPD menemukan beberapa kasus, dicontohkan, mengenai anak usia dini (Sekolah Dasar). Seorang anak di Kabupaten Bintan dicabuli lantaran berkomunikasi lewat medsos dengan seorang anak yang lebih dewasa.

Pertemuan anak SD itu dengan lawan jenisnya bermula saat keduanya mengatur pertemuan melalui media sosial dengan berkomunikasi tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

KPPAD menilai perlu adanya kerja keras ekstra dari orang tua kepada anak dalam persoalan penggunaan teknologi.

“Harus ada peran dari orang tua untuk tidak lepas kontrol kepada anak anaknya. Bukan berarti teknologi itu dibebaskan kepada anak-anak dibiarkan begitu saja, perlu adanya pendampingan yang sifatnya rekomendasi, sosialiasai, advokasi dan mediasi,” ungkapnya.

Contoh lain kasus anak berhadapan hukum yang tengah didampingi KPPAD Kepri yakni, seorang mengaku bekerja di Club malam lantaran membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan.

“Dari keterangan anak, bagaimana saya meuau beli make’up, mau beli Handphone, mana cukup kalau kerja biasa, katanya begitu. Ini menunjukkan pengaruh gaya hidup menempatkan anak pada posisi yang tidak tepat,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, KPPAD menganjurkan perlu kerja keras Pemerintah setempat, lembaga terkait, dan terutama orang tua untuk terus mendampingi anak agar tidak masuk dalam daftar kasus anak.

“Tugas perlindungan anak itu bbukab hanat Badan Perlindungan Anak saja, tapi tugas perlindungan anak itu tugas Negara, masyarakat, peran dunia usaha, dan orang tua,” imbuhnya.

ANG

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *