PIJARKEPRI.COM – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tenaga kerja, khususnya dalam proses mediasi perselisihan serta akses ke program jaminan sosial, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Effendi, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sylfa Yenny Dwi Putri, S.E., membeberkan program kerjanya terkait hal itu.
Sylfa Yenny Dwi Putri menjelaskan bahwa bidang yang dipimpinnya berperan aktif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara mediasi. Mediasi ini melibatkan musyawarah yang ditengahi oleh mediator yang bersifat netral.
“Melalui mediasi, kami berusaha menyelesaikan perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan permasalahan antar serikat pekerja maupun buruh. Sebelum memasuki tahap mediasi, kami juga memastikan adanya perundingan bipartit untuk mencari solusi terbaik,” ujar Sylfa dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Proses ini dinilai sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat di Tanjungpinang.
Selain itu, Bidang HI dan Jamsos TK juga memberikan perhatian besar terhadap akses masyarakat tenaga kerja terhadap program jaminan sosial. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja dan keluarganya. Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja di sektor mikro dan koperasi di Tanjungpinang.
Dalam hal menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, aman, dan berkeadilan, Sylfa menyampaikan beberapa langkah yang dilakukan oleh Bidang HI dan Jamsos TK. Salah satu langkah utamanya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi baik bagi pekerja maupun pengusaha mikro dan koperasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif dan berkembang.
“Pengembangan kurikulum pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja juga menjadi fokus utama kami. Dengan adanya kurikulum yang sesuai, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, pihaknya juga berkomitmen untuk mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Sylfa menambahkan Disnaker Tanjungpinang melalui bidang yang dipimpinnya, sejauh ini telah berusaha menumbuhkan budaya kerja yang positif, yang dapat mendukung kreativitas dan inovasi di tempat kerja.
Di samping itu, pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan bagi pekerja yang berprestasi juga menjadi langkah penting dalam memotivasi para pekerja. “Dengan penghargaan yang diberikan kepada pekerja yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja serta kualitas tenaga kerja di Tanjungpinang,” ujar Sylfa.
Bidang HI dan Jamsos TK juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Beberapa program yang sedang dikembangkan meliputi program asuransi kesehatan dan program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu pekerja yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga tengah mengembangkan sistem pengupahan yang adil, agar pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup.
Program pengembangan karir bagi pekerja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. “Dengan adanya program pengembangan karir, pekerja dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja,” jelas Sylfa.
Terkait dengan komitmen Bidang HI dan Jamsos TK dalam menciptakan masyarakat yang berintegritas, Sylfa menjelaskan bahwa integritas menjadi nilai utama dalam setiap program yang dijalankan.
“Kami selalu mengintegrasikan nilai integritas dalam perencanaan program kami. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang kami lakukan bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan nilai integritas, pihak Sylfa menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi program terus dilakukan secara teratur untuk memastikan program yang dijalankan tetap mencerminkan nilai integritas.
Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, juga menjadi bagian dari strategi Bidang HI dan Jamsos TK dalam meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan program-program mereka. “Kami terus mengembangkan jaringan kerja untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai integritas,” kata Sylfa.
Dengan berbagai upaya ini, Sylfa meyakini akan dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, aman, dan berkeadilan. Dengan harapan dapat mendorong lebih banyak investasi pada usaha mikro, serta terwujudnya visi Bima Sakti untuk menjadikan Tanjungpinang sebagai kota yang indah dan kreatif. (ANG)
