PIJARKEPRI.COM – DPRD Kepri menyelenggarakan paripurna ke-14 Masa Sidang Ke-3 Tahun Anggaran 2023 di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur di Pulau Dompak, Senin (19/9).
Paripurna beragendakan Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023 Sekaligus Persetujuan Penetapan Menjadi Peraturan Daerah.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, dihadiri langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dan Kepala Perangkat/Wakil dari OPD.
Dalam paripurna 18 September 2023, seluruh Fraksi-Fraksi di DPRD Kepri telah menyampaikan pendapat akhir fraksi dan menyatakan menerima dan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah.
Selanjutnya, sebagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Daerah setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, maka dalam rapat paripurna ini dilanjutkan dengan mendengarkan Laporan Akhir Badan Anggaran sebelum pengambilan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, juncto Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.
Dalam Paripurna ini, Raden Hari Tjahyono sebagai Juru Bicara/Pimpinan DPRD menyampaikan Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau TA. 2023.
Untuk mengantisipasi perubahan yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran, dilakukan perubahan terhadap APBD tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” ungkap Raden.
Pemprov Kepri, lanjutnya, menyampaikan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan mekanisme yang telah dilalui yakni penyampaian Laporan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
“Dengan demikian, total anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.459.353.714.110,- (empat triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah),” tuturnya.
Sebagaimana mekanisme pembahasan, kata Raden, pada akhir pembahasan Pansus pada 14 September 2023 telah dilaksanakan rapat sinkronisasi dengan ketua-ketua komisi yang dihadiri oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sinkronisasi bahwa data hasil pembahasan komisi telah sinkron.
Sebelum paripurna ditutup, Pimpinan DPRD dan Gubernur Kepri mengambil tempat untuk penandatanganan persetujuan penetapan Ranperda sekaligus penyerahan buku Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Pewarta : Aji Anugraha