Lingga  

Juramadi Esram Minta ASN Lingga Bersikap Netral di Pilkada Serentak 2020

Pjs Bupati Lingga pimpin Apel bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas ASN. (Humas Pemkab Lingga).
Pjs Bupati Lingga pimpin Apel bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas ASN. (Humas Pemkab Lingga).

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lingga, H. Juramadi Esram memimpin apel bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN), di Lapangan Kantor Bupati Lingga. Jumat (16/10/2020).

Apel bersama dan Deklarasi yang diikuti seluruh Kepala OPD, Badan, Bagian serta PTT dan THL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga tersebut, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan ikrar netralitas ASN dilingkungan Pemkab Lingga pada Pilkada serentak 2020.

Pjs Bupati Lingga H. Juramadi Esram dalam sambutan menyampaikan, pelaksanaan Apel Ikrar Bersama dan Deklarasi Gerakan Netralitas ASN ini, merupakan komitmen Pemkab Lingga dalam menjaga netralitas pada Pilkda Serentak 2020, dan merupakan prinsip utama dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Aparatur Sipil Negara wajib melandaskan asas netralitas, dalam hal ini pengejawantahan dari asas tersebut, adalah setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dan lebih lanjut dalam pelaksanaannya saat menghadapi situasi politik pada saat ini,” kata Pjs Bupati Lingga ini, melalui rilis yang diterima media, Jumat (16/10/2020).

Sebagai pelayan publik, jelas Pjs. Bupati Lingga, ASN wajib menjaga netralitas yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan diwajibkan menerapkan displin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

“Pada hakikatnya, terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, dalam pelaksanaannya saat menghadapi situasi politik,” terangnya.

Selain PNS, lanjut Pjs Bupati Lingga, tenaga Non PNS juga dilarang melakukan kegiatan secara perseorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu, sesuai yang tertuang di dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh setiap Tenaga Non PNS di lingkungan Pemkab Lingga.

“Terdapat penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan yang dapat diberikan, jika terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar batasan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yaitu berupa sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” imbihnya. (Rls/Aci)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *