Aset Senilai 1 Miliar Masih Dikuasai Mantan Anggota DPRD Kepri

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepri. (Foto: doc_pijarkepri.com)
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kepri. (Foto: doc_pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menemukan aset peralatan dan mesin senilai total Rp1.199.245.000 masih dikuasai dua mantan anggota pimpinan DPRD Kepri HH dan AS.

Berdasarkan data resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Kepri yang diterima media pijarkepri.com, barang milik daerah yang masih dikuasi dua mantan anggota DPRD Kepri itu sudah disurati Sekretaris DPRD Kepri untuk dikembalikan. Namun hingga saat ini keduanya belum juga mengembalikan aset tersebut.

“BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau agar; Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk ; Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik barang milik daerah yang masih dikuasai oleh Sdr. H.H. dan Sdr. A.S,” tulis BPK dalam LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.

BPK menyebutkan, sejumlah barang milik daerah yang masih dikuasai oleh HH yakni, Mobil Fortuner SRZ 2.7 A/T VIN 2016 BP 1537 A senilai Rp491.450.000, Laptop Macbook Pro Rl14.520.000 Tidak ada nomor, Kamera Rp49.280.000 Tidak ada BAST dan Meja Makan senilai Rp24.970.000 Tidak ada BAST.

Sedangkan, barang milik daerah yang masih dikuasi mantan anggota DPRD Kepri berinisial AS yakni, Mobil Toyota Camry BP 1547 A/BP 9 Nomor rangka MR053AK50D45 Nomor mesin 2AR–0810858 senilai Rp594.550.000, Komputer Apple iMac/ME0882P/A All in One 27″ Tahun 2015 senilai Rp24.475.000 Tidak ada nomor.

BPK menyebutkan Sekretaris DPRD Kepri menyatakan setuju dengan temuan BPK terkait barang milik daerah yang masih dikuasai mantan Anggota DPRD.

Sekretariat DPRD telah berupaya untuk melakukan penarikan barang milik daerah tersebut melalui surat sebanyak tiga kali namun yang bersangkutan belum mengembalikan.

Sekretaris DPRD Kepri Hamidi saat dihubungi untuk dikonfirmasi, nomor telfonnya tidak dapat hubungi, begitu juga dengan penjabat informasi di DPRD Kepri, tidak dapat dihubungi terkait upaya konfirmasi barang milik daerah yang masih dikuasai dua mantan anggota DPRD Kepri tersebut.

(ANG)

Editor : Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *