PIJARKEPRI.COM, Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lingga mewacanakan untuk mengusulkan perlunya pendamping pengelolaan anggaran kelurahan-kelurahan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Wakil Ketua II DPRD Lingga, Salmizi menerima usulan pendamping kelurahan tersebut saat kunjungan di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepri dalam rangka Monitoring pasca lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah, belum lama ini
Menurutnya, pendamping kelurahan sangat diperlukan untuk mengawasi kewenangan pengelolaan anggaran, mengingat jalur koordinasi dan konsultasi penggunaan anggaran di kelurahan dinilai tidak jelas.
“Maka perlu pendampingan dalam pengelolaan dana kelurahan,” ujarnya.
Salmizi mengatakan, perlu ketegasan Pemerintah Daerah untuk teknis pengelolaan anggaran. Menurutnya, ketegasan soal koordinasi penggunaan anggaran harus jelas agar tidak salah dipergunakan.
“Lurah ini koordinasi dengan siapa, untuk itu, pemerintah daerah harus tegas agar Lurah ini jelas koordinasi nya, jangan sampai pengelolaan anggaran kelurahan tersebut keliru, maka perlu adanya pendamping,” ungkapnya.
Salmizi mengatakan, DPRD Lingga mengusulkan agar Pemerintah Daerah Lingga perlu memberikan bimbingan teknis terhadap Lurah, yang melibatkan OPD terkait dan leading sektor dibidang tersebut, sehingga penggunaan anggaran dapat termonitor dengan transparan.
“Kemana dan apa yang harus dilakukan oleh pihak kelurahan, dalam rangka pengelolaan dana kelurahan tersebut,” terang Salmizi saat Monitoring di Kelurahan Sungai Lumpur, kemarin.
Dalam kunjungan itu, Salmizi juga meninjau prioritas pembangunan di Kelurahan Sungai Lumpur, salah satunya jalan menuju kantor kelurahan yang terbilang jauh dari akses jalan. Namun, dikarenakan bertepatan bencana Covid-19 banyak anggaran yang dialihkan untuk Penanganan Covid-19, sehingga banyak program yang belum dapat terealisasikan.
Kendati demikian, Salmizi mengusulkan agar pembukaan jalan dapat dilakukan meski tidak dapat dibangun secara permanen. Upaya itu untuk mempermudah akses jalan masyarakat masuk ke dalam kantor Kelurahan Sungai Lumpur.
Saat ini untuk bisa sampai ke kantor Lurah Sungai Lumpur hanya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor dan mobil tidak bisa masuk.
“Ini kan adalah kantor Pemerintahan, sementara masyarakat perlu mobilisasinya jangan samapai terkendala, mudah-mudahan Pemda kalau pun tidak bisa membangun nya pada tahun ini, paling tidak membuka jalan lebih dulu,” imbuhnya.
Sedangkan Lurah Sungai Lumpur, Ahmad Bayhaki menyampaikan kepada anggota DPRD, terkait Dana Alokasi Umum (DAU) di Kelurahan jika dimungkinkan dalam pengelolaannya, diperlukan pendamping agar tidak salah dipergunakan.
“Karena kawatir dalam pengelolaan DAU ini, kami takut salah dalam peruntukannya,” ungkapnya.
Kalau desa, jelas Bayhaki, OPD nya Dinas Pemberdayaan Masarakat Desa (DPMD), sehingga apa pun permasalahan apalagi terkait anggaran mereka bisa berkoordinasi dengan DPMD, sementara kami di Kelurahan tidak ada tempat untuk berkoordinasi.
“Kami berharap adanya pendamping kelurahan, menjadi perhatian Pemerintah daerah, sehingga anggaran di Kelurahan tidak salah dalam peruntukannya,” kata Ahmad Bayhaki, saat ditemui usai kegiatan monitorin DPRD Lingga, di Kantor Kelurahan Sungai Lumpur, kemarin.
(ACI)
