PIJARKEPRI.COM, Lingga – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang menggelar Rapat koordinasi (Rakor) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Pemerintahan Kabupaten Lingga, di ruang rapat One Hotel, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Rabu, (24/6/2020), pagi.
Rapat bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Monitoring dan Evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilingkungan Kabupaten Lingga, dengan narasumber Sekda Lingga, Juramadi Esram dari Pemeritah Kabupaten Lingga, dengan pembahasan terkait, Kepesertaan Nelayan Kabupaten Lingga Tahun 2020, Kepesertaan Perangkat Desa Kabupaten Lingga Tahun 2020, dan PTT, GTT dan THL Kabupaten Lingga.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Sri Sudarmadi mengatakan, saat ini bersama Sekda Lingga dan instansi terkait sampai ke Kecamatan, melakukan evaluasi program yang sudah dicanangkan dari Pemerintah bersama kami, untuk memberikan perlindungan program Jaminanan Sosial Ketenagakerjaan, kapada Non ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Lingga, termasuk perangkat desa juga untuk nelayan.
Sri Sudarmadi mejelaskan, untuk nelayan, nanti akan ada program yang ditalangi pembiyaannya oleh anggaran pemerintah, sampai saat ini sudah ditetapkan ada 10 ribu, namun kemarin terkendala karena harus mengikuti protokol Covid-19, sehingga BPJS ketenagakerjaan tengah mencari solusi secepatnya, mengingat hal itu menyangkut pada perlindungan dan resiko yang mungkin terjadi pada semua.
“Untuk Kabupaten Lingga total kepesertaan sekitar 35 persen dari angkatan kerja yang ada, jadi kita akan tingkatkan terus karena ini adalah program negara untuk rakyat, moga-moga ini bisa terimplemintasikan kejalur yang lebih tinggi, dan kita betul-betul hadir untuk rakyat,” kata Sri Sudarmadi saat diwawancarai awak media di ruang rapat One Hotel Dabo Singkep, Rabu (24/6/2020).
Untuk target, lanjut Sri Sudarmadi, seharusnya semua pekerja masuk, itu sesuai amanah undang-undang dan kendalanya ada cukup banyak diantaranya, adanya sebaran distribusi penduduk yang ada di pulau yang berjauhan, terdapat 600 lebih pulau dan ini merupakan tantangan yang luar biasa.
“Karena keterbatasan dari sisi kita, sehingga kita minta dukungan penuh dari Pemerintah juga, untuk membantu mensosialisasikan ini kepada masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Sekda Lingga, Juramadi Esram menyampaikan, tentu Pemerintah mendukung program BPJS ini, apa lagi ini untuk melindungi masyrakat kita, tadi disampaikan masih ada kendala, tapi kedepan kita berupaya semakin banyak angkatan kita yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan termasuk aparatur desa, karena tadi disampaikan sekarang baru 35 persen yang mengikuti itu.
Untuk itu kita mendorong, kata Sekda lagi, dengan mengumpulkan para Camat untuk meyakinkan dan motivasi kepala desa agar semua aparatur desanya mengikuti, karena ini bukan memakai dana pribadi mereka, tetapi memakai dana pemerintah dari APBD.
“Karena untuk menganggarkan dan jumlah nya tidak besar tapi manfaatnya sangat besar, kita berharap hubungan yang bagus dan kinerja yang bagus ini terus meningkat, perlu dilanjutkan kerjasama yang baik,” paparnya.
Jadi kita merasa terbantu, tambah Sekda Lingga, mereka tidak hanya menyerahkan kepada Pemerintah daerah tapi bersama-sama, dengan datang kesini disuasana Covid-19 ini merupakan satu bukti, bahwa mereka juga ingin bersama- sama Pemerintah daerah untuk memotivasi masyarakat, terutama para pekerja untuk mengikuti program jaminan ketenagakerjaan ini.
Dikatakan, saat ini untuk BPJS baru dua program yakni, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sementara juga ada program jaminan hari tua namun iuran nya besar, jadi bila pekerja mandiri bisa melakukan itu kita dorong, tapi kalau dari Pemerintah daerah kita sudah melakukan koordinasi untuk hal ini dan kita belum punya kemampuan.
“Tetapi jika APBD kita sudah tinggi, bukan satu hal yang tidak mungkin bisa kita anggarkan jaminan hari tua nya, mudah-musahan kedepan sama- sama kita upayakan,” imbuhnya. (Aci)
