Perpat Lingga Periode 2020-2025 Resmi Dikukuhkan

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Ketua DPP Perpat Provinsi Kepulauan Riau, Kamarudin Muda mengukuhkan Pengurus Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Periode 2020-2025, di Lapangan Hang Tuah Daik Lingga, Sabtu (7/3/2020) sore.

Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengutarakan, Pemerintah Lingga senantiasa hadir dan siap mendukung organisasi-organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemajuan di Bunda Tanah Melayu.

Nizar mengharapkan, kepada segenap pengurus Perpat Lingga yang baru saja dilantik agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar jika dikemudian hari menemui kendala dapat dicarikan permasalahan bersama-sama.

“Pemkab Lingga siap dikritik dan siap berdiskusi, untuk kemajuan Kabupaten Lingga kedepan,” kata Nizar dalam sambutannya pada pengukuhan Perpat Lingga, di Lapangan Hang Tuah Daik Lingga.

Sementara itu, Ketua DPD Perpat Provinsi Kepri, Kamarudin Muda yang hadir pada pengukuhan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Lingga, yang telah mensupport hingga terselenggaranya pengukuhan ini.

“Kepada seluruh anggota yang baru saja dilantik, agar senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, dan tetap menjaga persatuan dan bersatu padu di dalam Perpat,” terangnya.

Sementara itu, Fahrul Ansori selaku Ketua DPD Perpat Kabupaten Lingga yang baru dilantik, berkomitmen untuk menjaga keamanan dan situasi yang kondusif serta memberi dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lingga.

“Perpat Lingga siap memberikan dukungan sepenuhnya, terhadap berlangsungnya Pilkada di Kabupaten Lingga,” tutupnya.

Selain pengukuhan pengurus Perpat periode 2020-2025 mendatang, juga disejalankan dengan deklarasi damai pelaksaan Pilkada yang sebentar lagi akan bergulir, Deklarasi damai dipimpin oleh sekretaris DPD Perpat Kabupaten Lingga, Barsi Toraja.

Dalam pembacaan bulir-bulir deklarasi tersebut, Perpat Kabupaten Lingga berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, serta siap mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah yang bersih tanpa hoax dan politik uang, dan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. (Aci)

Pos terkait