Mengungkap Tabir APBD Tanjungpinang 2020 Bermasalah

DPRD Tanjungpinang saat menggelar rapat kerja pembahasan APBD Tanjungpinang 2020, di ruang sidang DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin (16/3/2020).

PIJARKEPRI.COM – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang 2020 bermasalah menjadi topik hangat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), gedung parlemen senggarang, bahkan masyarakat selaku pihak ke tiga selaku pekerja proyek-proyek ibukota Provinsi Kepulauan Riau itu.

Seorang ASN di salah satu OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang, Senin (16/3/2020), mengungkapkan Dinas ditempat dia bekerja tak dapat melaksanakan kegiatan belanja modal. Hampir di seluruh OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang juga tak dapat mengerjakan kegiatan yang tertuang dalam RKA mereka.

“Kami hanya bisa menggunakan anggaran rutin. Berdasarkan intruksi pimpinan kami diminta untuk tidak melakukan kegiatan belanja modal,” ujarnya.

Padahal masa kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang di 2020 sudah memasuki akhir triwulan 1. Sebagian OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah melaksanakan kegiatan besar. Informasi yang dihimpun rata-rata pengerjaan menggunakan dana talangan yang tak diketahui kapan akan dibayarkan.

Muara persoalan penggunaan APBD Tanjungpinang 2020 ini kemudian terpusat di Gedung DPRD Tanjungpinang, Senggarang. Banyak tabir yang tak terungkap baik di gedung Pemerintah Kota Tanjungpinang. Senin, (16/3), DPRD Tanjungpinang memanggil Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyelesaikan persoalan APBD Tanjungpinang 2020.

Bukan masalah itu saja, DPRD juga memanggil Pemkot Tanjungpinang terkait masalah TKD yang menjadi ketimpangan antara ASN dan jabatan yang ada. Persoalan Perwako No. 30 th 2020 tentang tata cara perjalanan dinas.

Hal itu yang menjadi dasar DPRD mengundang pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk melakukan Rapat Kerja.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni menuturkan, terdapat prosedur dan mekanisme yang diabaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang mengenai PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai pasal 112 – 115 yaitu prosedur setelah hasil evaluasi oleh Gubernur.

“Sehingga jika hal ini tetap dilaksanakan maka tentu berimplikasi APBD tersebut menjadi cacat hukum dan otomatis menjadi cacat prosedur,” ujarnya.

Weni menjelaskan, berdasarkan ketentuan waktu dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mana DPRD membahas hasil evaluasi dari Gubernur selama 7 hari setelah diserahkan kepada pemerintah kota. Namun, dalam kenyataannya diserahkan kepada DPRD hari senin 30 Desember 2019 sementara DPRD saat itu sudah memasuki reses dan SK itu terbit pada 20 Desember 2019.

“Dan itupun inisiatif DPRD mempertanyakan dokumen hasil evaluasi Gubernur Kepri,” ungkapnya.

Weni mengatakan, sehubungan hal tersebut memungkinkan DPRD dapat membahas hasil evaluasi, mengingat waktu dan tentu sudah menyalahi batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, keputusan yang di ambil oleh DPRD tidak membahas APBD Tanjungpinang 2020 karena sudah menyalahi ketentuan perundang-undangan dan juga tidak memungkinkan untuk di bawa dalam paripurna.

“Karena kesimpulan pembahasan hasil evaluasi harus diparipurnakan sesuai dengan pasal 115 dalam PP12 tahun 2019,” ujarnya.

Apakah APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 sah atau tidak ?

Rancangan Perda APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 telah disetujui oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama DPRD Kota Tanjungpinang pada akhir November 2019 yang lalu.

Namun sesuai ketentuan pasal 315 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat ketentuan bahwa setelah mendapatkan persetujuan antara Pemerintah Daerah bersama DPRD maka APBD dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda / Perkada APBD.

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada pasal 112 ayat (8), mengisyaratkan bahwa hasil evaluasi APBD oleh Gubernur yang diminta untuk dilakukan penyempurnaan maka penyempurnaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Ketentuan pasal 115 PP 12 Tahun 2019 tersebut juga menyebutkan bahwa, penyempurnaan dilakukan oleh Kepala Daerah bersama DPRD yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Keputusan Pimpinan DPRD tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Tentang APBD maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka seyogyanya APBD sebelum dilaksanakan harus mengikuti semua tahapan tersebut sebagaimana ketentuan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana APBD dilaksanakan dengan prinsip ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada proses penetapan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020, dimana setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan DPRD dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh pijarkepri.com, Rancangan APBD Tanjungpinang 2020 yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Gubernur disinyalir bukan Rancangan APBD hasil pembahasan yang disetujui bersama DPRD.

Jika benar adanya, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada pasal 315 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain ketentuan Undang-undang tersebut, PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 112 ayat (1) juga memberikan ketentuan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Ketentuan ini secara jelas bahwa, Rancangan APBD yang dilakukan evaluasi oleh Gubernur adalah Rancangan APBD yang merupakan hasil persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan DPRD.

Kondisi tersebut semakin menunjukkan ketidak taataan kepada ketentuan perundang undangan, karena sesuai ketentuan bahwa hasil evaluasi seharusnya disampaikan Pemerintah Kota Tanjungpinang ke DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima.

Namun faktanya, penyampaian tersebut dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang 9 (sembilan) hari, dan itupun karena desakan dari DPRD, dimana Pemerintah Kota Tanjungpinang terkesan mau menutupi hasil evaluasi tersebut dengan tidak menyampaikan ke DPRD.

Patut untuk diapresiasi sikap dari Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang, yang tidak menandatangani Keputusan terhadap penyempurnaan atas hasil evaluasi APBD Kota Tanjungpinang.

Hal tersebut dilakukan karena DPRD berpendapat bahwa, penyampaian hasil evaluasi telah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku. Apalagi Rancangan APBD yang dilakukan evaluasi oleh Gubernur diduga bukan merupakan APBD yang disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama DPRD.

Tentu sikap DPRD Kota Tanjungpinang tersebut, semata mata tidak ingin jika APBD terus dilaksanakan akan berdampak hukum dikemudian hari karena melewati mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Namun, dengan tidak dilakukannya penyempurnaan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama DPRD terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut, sehingga tidak adanya Keputusan Pimpinan DPRD, maka legalitas APBD jelas semakin diragukan, karena sesuai ketentuan pasal 115 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, hasil penyempurnaan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD menjadi dasar Penetapan Perda APBD maupun Perkada Penjabaran APBD.

Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni mengatakan, terkait permasalahan APBD seperti tertuang Dalam PP 12 tahun 2018 tentang Tatib DPRD, dan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Bahwa tahapan yang harus dilalui adalah, surat ketetapan pimpinan DPRD dan mengumumkan surat ketetapan tersebut dalam paripurna berikutnya,” ujarnya.

Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni. (Foto: ajianugraha/pijarkepri.com)

Dilansir hariankepri.com Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan persoalan tahapan pengesahan APBD Tanjungpinang 2020 yang belum dilalui tidak fatal.

“Jadi, kalau ditanya APBD ini sah atau tidak, rapat paripurna pengesahan kan sudah dilakukan. Terkait tahapan yang belum dilalui itu, persoalan tersebut tidak fatal,” ujarnya.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya persoalan administrasi biasa, akan tetapi administrasi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ketentuan perundang undangan.

Ia menjelaskan, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, fungsi administrasi adalah hal yang paling penting. Hal tersebut mengingat bahwa, urusan administrasi pasti berkaitan erat dengan regulasi.

“Karena pada prinsipnya Pemerintahan itu mengurus dua hal, yaitu melakukan dan mengurusi hal hal yg bersifat teknis. Serta yang kedua adalah memberikan dan melakukan hal hal yang bersifat administrasi,” ungkapnya.

Ia mengatakan, begitu juga dengan mekanisme dan tahapan perencanaan sampai penetapan APBD, tidak lepas dari urusan administrasi. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan meliputi Badan dan/atau Pejabat di semua aktivitas baik di ruang lingkup eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

“Artinya segala aktivitas yang dilakukan, termasuk menyangkut kebijakan terkait APBD erat kaitannya dengan Administrasi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut juga dengan jelas memberikan ketentuan bahwa, setiap keputusan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Sehingga terkait permasalahan APBD Kota Tanjungpinang, tidak boleh dianggap sesuatu yang tidak fatal.

“Sebab jelas berdampak pada legalitas sebagai dasar pelaksanaan setiap keputusan Badan maupun Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut,” ujarnya.

Dengan tegas Weni menyatakan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, memiliki fungsi diantaranya adalah fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. “Fungsi fungsi tersebut melekat pada DPRD baik secara kelembagaan maupun secara individu masing masing anggota DPRD,” ujarnya.

Weni mengatakan, terkait fungsi anggaran, sudah semestinya DPRD mengetahui sejauh mana kewenangan dan tupoksi nya dalam memastikan pelaksanaan anggaran pemerintah berjalan dengan baik serta sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu juga terkait fungsi pengawasan, sudah menjadi tanggungjawab DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD mulai dari perencanaan sampai proses penetapan dan pelaksanaannya.

Menurutnya, jika ternyata ditemukan ketidak sesuaian antara tahapan yang dilaksanakan dengan ketentuan perundang undangan yang seharusnya, maka sudah seyogyanya DPRD tidak melakukan pembiaran terhadap kesalahan tersebut.

“Karena secara jelas, ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang undangan akan mempengaruhi legalitas produk APBD yang nantinya dilaksanakan,” terangnya.

Weni mengutarakan, persolan yang lebih riskan lagi adalah adanya Anggaran yang masuk dalam evaluasi di luar dari yang telah di tetapkan oleh oleh DPRD tanpa melalui proses pembahasan alias ‘siluman’. Menurutnya, maka itulah yang menyebabkan dan menjadi pertimbangan DPRD tidak melakukan pembahasan hasil evaluasi.

“Tanpa bermaksud menghambat program pembangunan tetapi kami meminta untuk di reviu kembali terhadap hasil yang ditetapkan di sesuaikan dengan yang di evaluasi oleh Gubernur,” ujarnya.

Persoalan APBD Tanjungpinang 2020 juga mendapatkan catatan penting di DPRD Tanjungpinang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gubernur Kepri memberikan nomor registrasi tanpa melihat kelengkapan berkas dokumen yang disampaikan yang mana salah satunya dokumen yang di tanda tangani oleh 3 unsur pimpinan dalam paripurna DPRD.

Pewarta : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *