Antisipasi Covid-19 Lingga Stop Feri Tanjungpinang-Batam Mulai 28 Maret 2020

Mulai 28 Maret 2020 Feri Lingga Tujuan Tanjungpinang-Batam Stop 14 Hari

Rapat Bupati Lingga dan instansi terkait dan OPD di gedung daerah.

PIJARKEPRI.COM, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, akan menyetop untuk sementara aktivitas seluruh kapal feri dari Kabupaten Lingga tujuan Batam maupun Tanjungpinang.

Keputusan penghentian aktivitas transportasi kapal feri ini diambil berdasarkan hasil rapat yang digelar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Lingga, di Gedung Daerah, Dabo Singkep, Selasa (24/3/2020) malam.

Bupati Lingga Alias Wello mengatakan, sudah menggelar rapat dengan seluruh operator kapal feri, dan disepakati penghentian operasional feri dimulai 28 Maret 2020.

“Kita akan menghentikan semua operasional kapal feri dari Kabupaten Lingga keluar wilayah Kabupaten Lingga yakni, Tanjungpinang dan Batam maupun sebaliknya, dalam jangka waktu dua Minggu,” ujarnya.

Baca Juga : Pemerintah Sediakan Informasi Resmi Corona Melalui COVID19.GO.ID Bisa di akses WhatsApp

Ia menjelaskan, dimulainya penghentian operasional feri Lingga tujuan daerah lain pada 28 Maret 2020, mengingat ditemukan pendapat bahwa Pemerintah Lingga tidak boleh mengambil langkah drastis tanpa berkoordinasi dengan Forkopimda kita.

Mengingat pula, penghentian operasional feri tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, kepentingan ekonomi dan kepentingan lainnya, oleh sebab itu, Pemerintah Lingga mengundang para camat di Lingga supaya ini dapat menyampaikan kepada aparatur diwilayah baik lurah maupun desa-desa selama 14 hari untuk terus mengevaluasi dan koordinasi.

“Ini adalah rapat lanjutan untuk mempercepat progres dalam hal antisipasi penyebaran Copid-19, penghentian semua operasional Fery selama 14 hari ini, dan pihak operator kapal tidak keberatan dengan catatan setelah 2 Minggu di evaluasi kembali,” ujar Alias Wello.

“Kami juga membahas pengecualian hanya berlaku untuk angkutan barang, kita melakukan penghentian operasional terhadap penumpang, termasuk kapal Roro, dibatasi tidak boleh mengangkut penumpang selain barang,” tambahnya.

Dalam rapat itu, Pemkab Lingga memutuskan pengecualian hanya berlaku untuk angkutan barang, termasuk kapal Roro dibatasi tidak dibenarkan mengangkut penumpang selain barang. Sedangkan untuk angkutan udara, tadi juga ada pemikiran untuk dilakukan penyetopan, namun ada pertimbangan lain, karena dua operator yaitu Perintis sudah menjadi kebijakan pusat.

“Subsidi dari pusat dan Kementrian, jadi kita tidak bisa mengambil langkah sepihak,” ungkapnya.

Alias Wello mengatakan, sedangkan jasa angkut udara seperti penerbangan wings merupakan penerbangan regular, pemerintah daerah hanya memberikan subsidi, artinya bukan otoritas sepenuhnya dari pemerintah daerah.

Menurutnya, Pemkab Lingga tidak dapat melakukan langkah sepihak untuk menghentikan aktivitas penerbangan. Pemkab lingga masih memberikan pengecualian untuk menutup akses transportasi penerbangan dengan segala pertimbangan.

“Ini untuk jangka panjang bisa saja mereka mengambil langkah sepihak untuk penutupan total, itu yang kita khawatirkan, karena kontraknya seperti itu, kemudian untuk pembiayaannya kita sudah selesaikan sebelum penerbangan itu dilaksanakan,” ungkapnya.

Alias Wello mengatakan, hal yang perlu diantisipasi dan dipertimbangkan bersama salah satunya mendekati Ramadhan, serta sembahyang kubur, masa liburan, dipastikan anak-anak kita ini akan kembali ke kampung halaman, ini juga harus kita antisipasi, perlu kita pikirkan bersama-sama langkah ini.

“Silakan menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan kebijakan penyetopan kapal ini, saya juga ingin memastikan perdagangan dan industri tetap berjalan, dan kepastian ketersediaan sembako itu tersedia dan tercukupi dengan baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga, Selamat menyampaikan, intinya sebelum kita mengambil langkah lock down (penyetopan), kami juga tadi telah berkoordinasi dengan provinsi, Provinsi mendukung dan jika ini dilakukan di Provinsi Kepri baru Lingga yang memulai, agar langkah-langkah yang diambil pemerintah Pusat juga didukung oleh Daerah.

“Kami juga koordinasi dengan Pihak Syahbandar dan mereka juga mendukung dan mengikuti kebijakan Pemerintah daerah, intinya sebelum kita mengambil langkah lock down, kami juga sudah berkoordinasi dengan Provinsi, dan Provinsi pun mendukung,” imbuhnya. (Aci)

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *