PIJARKEPRI.COM, Lingga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga Rapat paripurna, penyampaian dan penjelasan tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lingga yang disampaikan Bupati Lingga, di ruang sidang DPRD Kabupaten Lingga, Selasa (11/2/2020).
Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan tiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda tetang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Daerah, Ranperda Pembentukan Lingga Pesisir dan Ranperda Kecamatan Sekanah.
Nizar menjelaskan, Ranperda Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang absolut yang dalam penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara nasional.
Ia mengatakan, tanggungjawab penyelenggaraan Ibadah Haji tidak berada di pemerintah pusat saja, juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tujuan Ranperda tersebut untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji khusunya Kabupaten Lingga,” ujarnya.
Sedangkan, Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Lingga Pesisir, dinilai perlu, mengingat hal tersebut dikarenakan jarak rentang kendali akses ibukota kecamatan yang jauh sehingga menggunakan biaya yang tinggi, sehingga membuat pelayanan masyarakat jadi terhambat.
Berdasarkan keinginan masyarakat yang berkembang di dua kecamatan yakni, Kecamatan Lingga Utara dan Lingga Timur, 4 desa berasal dari Kecematan Lingga Timur dan 3 desa dari Kecamatan Lingga Utara.
“Ranperda tentang pembentukan kecamatan sekanah, juga diikarenakan jarak rentang kendali akses ibukota kecamatan yang jauh, sehingga biayanya juga tinggi dan juga berdasarkan keinginan masyarakat yang berkembang diwilayah Kecamatan Singkep Barat,” kata Nizar pada rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Lingga.
Pembentukan suatu kecamatan, lanjut Nizar, bukan hal yang gampang dan ini membutuhkan kerja sama antara legeslatif dengan pemerintah daerah, untuk itu, hajat keinginan dari masyarakat kita begitu besar, jadi peran legeslatif dan eksekutif harus lebih erat lagi, kami berharap kata kunci adalah DPRD pemerintah daerah yaitu, Eksekutif dan masyarakat harus bersatu untuk mewujud mimpi kita bersama.
“Barangkali kita tidak menuggu lama, kami berharap setelah di sampaikan rancangan peraturan daerah dari eksekutif kepada legeslatif, dapat di kerjakan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lingga,” terangnya.
Penyampaian Wabup Lingga terkait tiga renperda tersebut, mendapat pandangan umum dari praksi-praksi di DPRD Lingga, Said Parman dari praksi partai NasDem, pandangan dari praksi partai NasDem, bahwa pemekaran wilayah kecamatan sudah menjadi tugas pemerintah daerah, mengingat dan menimbang bahwa ini telah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung lajunya pembangunan dan perekonomian disuatu wilayah.
Dengan ini, kata Said Parman lagi, praksi partai NasDem mendukung upaya pemekaran ini, dengan catatan telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat yang akan dimekarkan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari, praksi partai NasDem mendukung tentang pembentukan kecamatan Sekanah menjadi dua bagian, mengingat luas wilayah rentang kendali yang sangat luas.
“Tentang penyelenggaraan ibadah haji, praksi partai NasDem bepandangan sangat penting dan perlu kita buat dalam rangka meningkatkan pelayanan calon jemaah haji, karena setiap tahunnya jumlah calon jemaah haji terus mengalami peningkatan, dari tiga ranperda tersebut praksi partai NasDem dapat menerima dan menyetujui ranperda ini untuk dibahas menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (Aci)
