Pemerintah Diminta Tidak Tolelir Pertambangan Bauksit Ilegal

Aktivitas pertambangan bauksit ilegal di Pulau Bintan belum lama ini dan akhirnya tutup. (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM – Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk tidak menolelir aktivitas pertambangan bauksit ilegal, di Kepulauan Riau.

Pernyataan itu disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Diskusi Anti 86 (LSM KODAT 86), Jumat, (10/1/2020).

Direktur LSM KODAT 86, Ta’in Komari, di Tanjungpinang, Jumat, mengendus aktivitas mengangkutan bauksit di Kabupaten Bintan dan Lingga akan terjadi dalam waktu dekat.

Ia mengatakan, informasi aktivitas pertambangan bauksit ilegal akan jalan setelah sejumlah orang utusan dari perusahaan tertentu berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kegiatan ilegal tersebut berlangsung aman dan lancar.

Pertambangan bauksit diduga dilakukan di Air Kulah, Lingga dan sejumlah kawasan di Bintan, Kepulaun Riau.

“Kami berharap pemerintah dan aparat yang berwenang mengantisipasi permasalahan itu,” ujarnya.

Ta’in yang pernah melaporkan kasus pertambangan bauksit di Bintan kepada KPK berharap pemerintah dan aparat yang berwenang bersikap tegas.

Pertambangan bauksit ilegal tidak memberi keuntungan kepada pemerintah daerah, justru merusak lingkungan dan hutan. Kerusakan lingkungan tersebut juga merugikan masyarakat.

Hingga saat ini, lokasi bekas pertambangan bauksit di Bintan masih dapat dilihat. Kerusakan lingkungan di sejumlah kawasan di daratan Bintan maupun pulau-pulau masih terlihat.

Bahkan di lokasi tersebut masih terlihat segel dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Beberapa segel sudah rusak, dan hilang.

“Ketidaktegasan dapat dilihat dari sikap KLHK yang sudah menyegel 19 lokasi pertambangan ilegal, namun sampai sekarang proses hukumnya tidak jelas,” ucapnya.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Ali Atan Sulaiman

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top