Tidak Sesuai Jadwal Pengesahan APBD 2020, DPRD Tanjungpinang Nilai TAPD Kurang Siap

Anggota DPRD Tanjungpinang Fraksi PDI Perjuanga, Agus Djurianto. (Foto: Aji Anugraha)

PIJARKEPRI.COM – Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tanjungpinang Agus Djurianto, SH, menyikapi terkait pemberitaan penundaan Paripurna pengesahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020, yang beberapa waktu yang lalu ditunda pengesahannya oleh DPRD Kota Tanjungpinang.

Agus Djurianto, di Tanjungpinang, Sabtu (30/11/2019) mengatakan, sesuai tahapan pembahasan Rancangan APBD, sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang telah melakukan pembahasan dan menyetujui bersama KUA PPAS yang menjadi pedoman penyusunan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020.

“Namun sangat disayangkan, Nota Keuangan dan Dokumen pendukung APBD, disampaikan Pemerintah Kota Tanjungpinang beberapa jam sebelum dilaksanakan Paripurna DPRD,” ungkapnya.

Dengan situasi tersebut, lanjutnya, tentunya DPRD tidak memiliki waktu yang cukup dalam melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD tersebut.

“Apalagi Nota Keuangan tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 maupun dalam implementasi RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023,” ungkapnya.

Agus menjelaskan, sebagaimana ketentuan Pasal 311 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Begitu juga dengan ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, telah mengatur ketentuan bahwa Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 312 sampai dengan pasal 314 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, juga dipertegas bahwa adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan DPRD didalam melakukan pembahasan dan persetujuan bersama atas Rancangan APBD tersebut.

Agus menegaskan, dengan terdapat konsekuensi-konsekuensi berupa sanksi bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD, jika tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

“Ketentuan-ketentuan tersebut justru terkesan diabaikan oleh pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada saat akan dilaksanakannya Paripurna Pengesahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 yang telah diagendakan DPRD pada hari Rabu tanggal 27 November 2019,” ujar Agus Djurianto.

Ia menjelaskam Fraksi Fraksi di DPRD akan memberikan pendapat akhirnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2020 sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Tentunya tanpa ada dokumen-dokumen tersebut, maka pendapat fraksi akan tidak objektif karena tidak didukung oleh data yang akurat,” tegas Agus Djurianto.

DPRD Tanjungpinang berpendapat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang siap dalam perencanaan terutama terkait plafon yang disusun OPD. Begitu juga halnya dalam konsistensi pelaksanaan RPJMD yang merupakan Visi Misi Kepala Daerah, tidak tergambar secara jelas terhadap capaian RPJMD pada pelaksanaan APBD Tahun 2020 di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Agus menegaskan, penyusunan program dan kegiatan didalam APBD harus menggunakan metode analisis satuan belanja, agar terukur antara program kegiatan dengan sistem pengalokasian belanja.

Ditambahkan Politikus PDI Perjuangan ini bahwa metode tersebut merupakan dasar DPRD untuk mengambil sikap, agar pengesahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 ditunda sampai dengan tanggal 30 November 2019.

Menurutnya, penumdaan tersebut dinilai DPRD Tanjungpinang dipandang sangat penting, bahwa Penyusunan APBD harus benar benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat terimplementasi melalui perencanaan yang baik, bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan serta memiliki capaian yang jelas dan terukur.

“Ini menjadi kewajiban DPRD, dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Agus juga menanggapi mengenai adanya statement dari Kepala Bagian Administrasi Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, di media online beberapa waktu yang lalu.

Dilansir sejumlah media, Yuswadinata mengatakan dirinya sudah 5 tahun di DPRD . Setahu saya untuk yang rapat pengesahan APBD, baru sekarang seperti ini. Biasanya ditunda kalau tidak kuorum, tapi tadi malam itu kuorum kok, karena dewan 24 orang yang datang,” ungkapnya.

Menurut Agus, pernyataan Yuswadinata tersebut menjadi multi persepsi dan terkesan DPRD menghambat pengesahan APBD. Agus menjelaskan, perlu diluruskan bahwa, Sekretariat DPRD terdiri dari beberapa perangkat pendukung yang memiliki tugas dan fungsi masing masing.

Agus mengutarakan, DPRD Tanjungpinang sangat menyayangkan statement tersebut justru disampaikan oleh Kabag Administrasi Sekretariat DPRD. Sementara tugas dan fungsinya hanya memfasilitasi sarana prasarana administrasi kesekretariatan DPRD.

“Hal tersebut sudah melampaui batas kewenangan, apalagi yang bersangkutan tidak mengetahui persoalan sebagaimana yang dikemukakan,” ujarnya.

Dia mengaku heran kenapa tiba tiba saudara Yuswadinata selaku Kabag Administrasi yang berbicara dan memberikan klarifikasi. Menurutnya, dalam hal tersebut yang berbicara adalah Sekretaris DPRD, ataupun setidak tidaknya adalah Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD yang masih memiliki korelasi dengan pelaksanaan Paripurna tersebut.

“Apakah Saudara Yuswadinata mau bertanggungjawab jika terjadi masalah hukum terkait pelaksanaan APBD ini dikemudian hari ?” Saudara Yuswadinata, mengurus bidang pekerjaannya saja belum tentu benar, ini pula mau urus urusan lain yang bukan ruang lingkup bidang tugasnya. Jangan seperti kata orang melayu “kalau nak angkat bodek ya angkat bodek saja, tetapi harus lihat dan baca lagi apa tugas dan fungsi saudara sehingga berbicara seperti itu. Baca Peraturan Perundang Undangan dulu baru berkomentar, karena jika tidak maka akan terlihat ketidakmampuan saudara sebagai seorang ASN, apalagi saudara Yuswadinata merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Harus faham juga dengan mekanisme penganggaran itu,” ucap Agus Djurianto.

“Kami minta klarifikasi kepada saudara Yuswadinata, apakah paripurna kemarin sudah memenuhi syarat dan mekanisme sesuai ketentuan perundang undangan untuk menetapkan APBD ? Silakan saudara, buat klarifikasi tersebut secara tertulis dan saya tunggu sehingga tidak hanya bicara lisan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,” tambahnya

Agus mengatakan, DPRD Kota Tanjungpinang sudah cukup banyak memberikan toleransi baik soal mekanisme maupun prosedur termasuk juga pada saat paripurna APBD Perubahan 2019.

“Makanya Fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan pendapat fraksi saat itu, karena dasar apa yang digunakan oleh fraksi dalam memberikan pendapat fraksi ?,” tanya Agus.

“Begitu juga dalam Paripurna APBD tahun anggaran 2020 ini, bahkan laporan Badan Anggaran juga tidak menjelaskan secara rinci pembahasan pada tiap tiap OPD. Lalu dasar apa yang mau di gunakan bagi Fraksi dalam memberikan pendapat nya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD tersebut ?” Ujar Agus.

“Saya ingatkan kepada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, agar masing masing dapat bekerja sesuai kapasitasnya. Jangan berbicara atas nama DPRD, di luar kewenangan dan harus di ingat saudara Yuswadinata bukan jurubicara DPRD. Kami minta Sekretaris DPRD memberikan surat peringatan sesuai dengan PP 53 tahun 2010, karena terkait masalah ini ada pelanggaran terhadap kode etik kepegawaian” tegas kembali Agus Djurianto.

“DPRD Kota Tanjungpinang berharap, agar hal ini dapat menjadi pelajaran untuk tidak terulang lagi dikemudian hari. Fraksi kami saat ini masih mentolerir mengingat masa transisi DPRD, namun kedepan hal hal seperti ini Fraksi PDI Perjuangan tidak akan pernah mentolerir. Jangan karena alasan waktu, kemudian ketentuan yang sudah ada kita tabrak sesuka hati. Karena APBD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang tentunya harus disusun dan dipastikan tidak bermasalah dikemudian hari, sehingga tidak berdampak pada realisasinya bagi memberi pelayanan kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang,” tutup Agus Djurianto.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Alashari

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top