Polda Kepri Akan Tindak Jika Ditemukan Pelanggaran Penyaluran BBM

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga saat memimpin konfrensi pers menyikapi antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kota Batam, di Mapolda Kepri, Selasa (8/10). (Foto: Humas Polda Kepri)

PIJARKEPRI.COM, Batam – Ditreskrimsus Polda Kepri terus berkomitmen apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM yang diperuntukan untuk masyarakat akan dilakukan penindakkan sesuai dengan ketentuan hukum dan jenis pelanggarannya, kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga.

“Disini untuk merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga masyarakat tidak cemas terhadap alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Batam,” tambahnya, di Batam, Selasa (5/10/2019).

Hal itu disampaikan dalam konferensi Pers Polda Kepri untuk menjelaskan kepada Masyarakat dalam menyikapi panjangnya antrian BBM di beberapa tempat di SPBU Kota Batam (8/10).

“Sebagaimana yang kita ketahui beberapa hari yang lalu terjadi antrian kendaraan yang panjang di beberapa SPBU di Kota Batam untuk itu bersama pihak terkait hadir,” ungkap. Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Rustam Mansur S.IK.

Berdasarkan keterangan Marketing Branch Manager Pertamina Batam, Awan Suharjo menjelaskan isu-isu yang beredar bahwa Pertamina mengurangi penyaluran BBM itu tidak benar.

Berdasarkan data yang dihimpun Pertamina Batam, bahwa penyaluran Pertamina diatas dari pada Kuota penyaluran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemantauan Pertamina di setiap antrian-antrian yang terjadi di SPBU merupakan kendaraan yang dapat dikategorikan dalam mobil mewah.

Pertamina menemukan dalam Manual Book kendaraan itu sudah disebutkan bahwa BBM yang diisi adalah minimal Oktan 90.

“Oktan 90 sendiri ada pada BBM jenis Pertalite bukan pada jenis Premium. Dan diharapkan BBM jenis Premium dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Untuk data penyaluran Premium dari Januari sampai dengan Agustus sebanyak 211.210 Kilo Liter dan Solar sebanyak 117.225 Kilo Liter periode Januari sampai dengan September dan didalam penyaluran BBM.

Dia mengatakan, Pertamina membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengawasi pendistribusian BBM.

“Pertamina juga butuh bantuan dari Pihak Kepolisian dan Pemerintahan Kota Provinsi untuk mengawasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pendistribusian dan mengungkap apa yang terjadi dilapangan,” ungkapnya.

Dalam Konferensi Pers tersebut hadir Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Rustam Mansur S.IK, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga, Marketing Branch Manager Pertamina Batam, Disperindag kota Batam, Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Batam, Dishub Kota Batam, Kepala PSDKP dan Dinsos Kota Batam.*

Sumber : Humas Polda Kepri
Editor : Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top