PMII Nilai Kebijakan Pemko Tanjungpinang Soal Kartu Kendali Solar Subsidi Tidak Tepat

Sejumlah Bus Pariwisata terlihat menganteri solar di SPBU Kilometer 7, Tanjungpinang. (Foto: Aji Anugraha)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpang-Bintan menilai kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di kota itu soal pemberian kartu kendali bahan bakar minyak subsidi, jenis solar untuk angkutan pariwisata merugikan masyarakat menengah kebawah.

Ketua PMII Tanjungpinang-Bintan, Pandi Ahmad, di Tanjungpinang, Selasa (8/10) mengatakan, kebijakan pemberian kartu kendali solar subsidi untuk 45 kendaraan bus jenis usaha industri pariwisata Tanjungpinang, dengan jatah 60 liter setiap bus setiap hari tidak sesuai dengan prinsip dasar kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, solar subsidi yang seharusnya diprioritaskan lebih dulu untuk masyarakat konsumen pengguna usaha mikro, usaha prikanan, transportasi dan pelayanan umum tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat kecil menengah.

Padahal peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyedian, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sesuai urutan dan memprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah.

“Kami menolak dugaan praktek kolusi dan nepotisme yang diciptakan melalui kebijakan kartu kendali solar subsidi ditengah kelangkaan solar saat ini, di Tanjungpinang,” ungkapnya.

Pandi mengatakan, PMII Tanjungpinang-Bintan menekan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang segera mencabut kebijakan soal penerbitan kartu kendali untuk kendaraan jenis bus industri pariwisata yang dinilai memberikan jalur khusus bagi pengusaha pariwisata.

“Kami meminta agar Pemko Tanjungpinang tidak mengkhususkan pemberian solar subsidi ini untuk pengusaha yang seharusnya dapat menggunakan solar industri dalam memenuhi kebutuhan industri pariwisata, jangan malah masyarakat umum yang dikorbankan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemko Tanjungpinang bersama Pertamina menerbitkan kartu kendali BBM Solar Subsidi, di SPBU Batu 10, Kota Tanjungpinang, Selasa (1/10/2019).

Kartu kendali diharapkan bisa menekan kelangkaan dan antrean panjang di setiap SPBU di Kota Tanjungpinang.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diperdagin) Kota Tanjungpinang membagikan kartu kendali kepada 45 sopir bus pariwisata di kota itu.

Kartu Kendali tersebut membatasi pembelian solar oleh bus pariwisata dalam satu hari maksimal 60 liter per bus.

Kebijakan ini dinilai PMII Tanjungpinang-Bintan bertentangan dengan prinsip dasar Perpres 191 tahun 2014 tentang penyedian, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.

“Kalau kebijakan pengkhususan BBM Solar Subsidi untuk industri pariwisata ini tidak juga dicabut kami akan mendorong melalui aksi unjuk rasa,” tegasnya.

Kelangkaan Solar Subsidi Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah

Eri, seorang supir truk jasa angkut barang di Tanjungpinang mengaku kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi di kota itu.

Dia mengungkapkan, kelangkaan solar berdampak langsung dengan pendapatan ekonominya. Jika solar subsidi tak langka, Eri mengaku mendapatkan pemesanan jasa angkut barang 3 kali dam sehari.

“Sekarang solar subsidi langka, cepat habis, jangankan satu trip, sehari saja gak dapat penghasilan apa-apa,” kata Eri.

Dia mengaku keberatan, soal kebijakan pemerintah mengenai pengkhusussan kartu kendali solar subsidi untuk kendaraan industri pariwisata di kota itu. Menurutnya, kebijakan itu tidak adil.

“Kenapa hanya dikasi kartu kendali khusus solar subsidi bus-bus pariwisata, padahal kan ada solar industri kenapa kami yang benar-benar membutuhkan solar subsidi ini malah kesulitan mendapatkannya, tolonglah pemerintah lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang seharusnya lebih pro dengan masyarakat kecil seperti kami ini,” ujarnya.

Pewarta : Aji Anugraha
Editor : Alashari

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top