PIJARKEPRI.COM, Jakarta – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKI Jakarta yang menamakan diri ‘Komite Mahasiswa Jakarta Raya’ menyatakan sikap mengenai isue akan ada provokasi pada 22 Mei 2019.
Diketahui, 22 Mei 2019 merupakan tahapan pembacaan hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara akhir Pemilu Serentak 2019 di Jakarta.
Aliansi BEM DKI Jakarta yang menamakan diri ‘Komite Mahasiswa Jakarta Raya’ tersebut terdiri dari BEM Jayabaya, Atmajaya, Universitas Nasional, STPI, UBK, Untag, UKI, Stmik Jayakarta, BEM Borobudur, Kalbis Institute, FK UKI, STT Jakarta, Untar.
Mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang didampingi Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Eddy Soepadmo dan Deputi IV KSP Eko Sulistyo, di ruang rapat utama Kantor Staf Presiden, Senin, 20 Mei 2019.
Koordinator mahasiswa Agung Tamtam Butarbutar menyatakan, kedatangan mahasiswa tersebut untuk menyampaikan dukungan dan memberikan apresiasi kepada pemerintah atas terselenggaranya rangkaian Pemilu 2019 dengan baik.
“Pemilu telah berjalan dengan baik. Kalaupun masih ada kekurangannya, masih dalam batas-batas kewajaran. Untuk itu kami tegaskan, siapapun yang melakukan provokasi akan berhadapan dengan mahasiswa,” kata Tamtam.
Tamtam pun meminta agar pemerintah melibatkan mahasiswa dalam proses rekonsiliasi bangsa, karena menurut Aliansi BEM Jakarta Raya, polarisasi akibat pemilu terjadi ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
“Sekarang saatnya tinggalkan kubu-kubu 01 dan 02, kita semua bersama mewujudkan Sila Ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia,” tegas mahasiswa Universitas Jayabaya itu.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghimbau masyarakat tak perlu khawatir terkait berbagai isu keamanan terkait pengumumuman rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 22 Mei mendatang.
“Masyarakat tak perlu cemas. Kita sudah cukup dewasa dengan berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi dan buktinya selalu aman,” ungkap Panglima TNI 2013-2015 ini.
Moeldoko menekakan, aksi-aksi seperti itu menjadi tidak dewasa ketika sudah ada yang menunggangi, tapi pemerintah bersama TNI dan Polri bertindak sikap melakukan antisipasi segala kemungkinan terjadi.
“Kami menengarai, ada upaya sistematis untuk mengelola situasi ini supaya jadi chaos. Ada yang mau demo bawa senjata, mau jadi martir, tapi polisi sudah bertindak cepat mengatasi, termasuk rencana kegiatan terorisme pada aksi itu,” tegas Moeldoko.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga membantah berbagai langkah pemerintah mengantisipasi gejolak politik dianggap sebagai langkah kembali ke arah otoritarianisme.
“Sama sekali tidak ada maksud seperti itu. Semua masih dalam batas-batas demokrasi. Mari kita bicara masa depan, jangan berpikir ke masa lalu,” katanya.***
KSP
Editor : Aji Anugraha
