Projo Nilai Pertumbuhan Ekonomi Tanjungpinang Lambat

Ketua Projo Tanjungpinang, Edi Tan SH. (f-aji)
Ketua Projo Tanjungpinang, Edi Tan SH. (f-aji)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Ormas Projo (Pro Jokowi) menilai pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang semakin melambat dari tahun ke tahun.

Ketua Projo Tanjungpinang, Edi Tan SH belum lama ini, di Tanjungpinang mengutarakan melemahnya perekonomian di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau itu disebabkan oleh beberapa faktor.

“Saya lihat, perekonomian Tanjungpinang semakin lama tidak berkembang, malah semakin lambat, banyak dari beberapa faktor dan sudut pandang kemajuan daerah sisi perdagangan, pembangunan hingga berdampak pada daya beli dan nilai jual,” ujarnya.

Edi menggambarkan melemahnya kemajuan perekonomian di Tanjungpinang dilihat dari stabilitas kebutuhan pokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun daya beli masyarakat kian menurun

“Bisa dirasakan sendiri, dan kita lihat dari mulai harga telor, beras, gula, minyak makan, tempe, tahu, sampai gas elpiji semua terus melambung tinggi. Pembangunan tidak ada, hanya sisa pengerjaan melanjutkan pemerinatahan yang lama,” ungkapnya.

Menurut Projo, Tanjungpinang sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan Internasional di Indonesia kerap kali terhambat soal izin ekspor dan impor barang. Sementara, Tanjungpinang tak begitu jauh dari negara tetangga Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Potensi perdagangan impor mau pun ekspor dari Tanjungpinang merupakan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian daerah yang dikenal Kota Gurindam negeri pantun.

Ia berpendapat, akses kebutuhan pokok baik impor maupun ekspor lebih dekat dari Tanjungpinang ke beberapa negara tetangga, “Ini potensi ekonomi yang dapat di garap kota ini,” ungkapnya.

Menurut Edi, permasalahan perizinan dalam berinvestasi juga menjadi alasan utama lambannya kemajuan prekonomian di Kota Tanjungpinang. Dia mengungkapkan, masih banyaknya kesulitan para investor mengurus izin, sehingga menjadikan mereka enggan berinvestasi.

“Teman saya banyak diluar negeri yang ingin berinvestasi di Tanjungpinang, tapi ya gimana, asal mau urus izin mereka mengaku kesulitan,” ujarnya.

Persoalan lain mengenai lambannya peningkatan ekonomi Tanjungpinang dapat dilihat dari minimnya pendapatan labuh jangkar di Kota Tanjungpinang, yang terus berpolemik soal wilayah pendapatan antara pusat dan daerah.

“Padahal jika kita lihat bersama berapa ribu lalulintas kapal dagang melewati perairan Kepulauan Riau, dan berhenti setiap waktu. Mengapa potensi ini tidak digarap daerah, tentu akan meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Selain itu, Edi menggabarkan, berdasarkan data BPS Kepri Nilai impor menurut Pelabuhan utama di Provinsi Kepulauan Riau Juli 2018 dapat dilihat Nilai impor terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar yaitu dengan nilai impor US$528,84 juta.

Selain itu, volume impor melalui Pelabuhan utama di Provinsi Kepulauan Riau Juli 2018 terbesar yaitu melalui Pelabuhan Tanjung Uban sebanyak 216,57 ribu ton. Volume impor tersebut mengalami kenaikan 10,89 persen dibanding Juni 2018.

Begitu juga ketika dibandingkan dengan Juli 2017, volume impor Provinsi Kepulauan Riau melalui Pelabuhan Tanjung Uban mengalami kenaikan sebesar 219,38 persen.

Total volume impor Januari-Juli 2018 terbesar melalui Pelabuhan Tanjung Uban 1.220,79 ribu ton; terbesar kedua sampai kelima berturut-turut adalah Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 896,40 ribu ton; Pelabuhan Batu Ampar 876,52 ribu ton; Pelabuhan Sekupang 239,12 ribu ton;
dan Pelabuhan kabil/Panau 153,46 ribu ton.

Jika dibandingkan dengan total impor kumulatif Januari-Juli 2017, hanya Pelabuhan Sekupang yang mengalami penurunan nilai impor sebesar 1,62 persen. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Uban, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Kabil/Panau, dan Pelabuhan Batu Ampar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 40,25 persen, 30,96 persen, 11,25 persen, dan 1,16 persen.

Menurut Projo hanya Kota Tanjungpinang yang tak menjadi daerah sebagai pelabuhan, pintu gerbang ekspor dan impor barang ke negara tetangga. Ia berpendapat, perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi lambannya kemajuan perekonomian di kota tersebut.

“Hanya Tanjungpinang yang memiliki wilayah Free Trade Zone (FTZ) yang tak dapat dimanfaatkan dengan baik, atau regulasi yang mengatur tentang FTZ sendiri mengambang, sehingga Tanjungpinang hanya menjadi penonton ketika daerah lain terus maju dan berkembang,” ungkapnya.

Ia juga menilai masih lamannya nilai investasi di Tanjungpinang dikarenakan lambannya akses pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai di kawasan FTZ Pulau Dompak dan Senggarang.

“Ini sangat penting menjadi perhatian pemerintah daerah mau pun pusat, karena sebagaimana kita ketahui bersama Presiden Jokowi sudah menyatakan, daerah jangan sungkan untuk berkonsultasi untuk percepatan pembangunan, prekonomian dan pendidikan,” pungkasnya.

Kendati wilayah FTZ Tanjungpinang di Pulau Dompak dan Senggarang merupakan lahan yang tepat untuk berinvestasi, namun hingga saat ini hanya satu prusahaan yang baru berencana membangun Pabrik bertahap, selebihnya baru hanya wacana.

“Jangan hanya sekadar wacana saja, tapi mari kita pikirkan bersama bagaimana Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau ini dapat maju dan berkembang, terutama di sektor ekonomi,” ungkapnya.

Pewarta: Aji Anugraha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *