Jeritan Kohati di Unras Kritik Pemerintahan Jokowi

Aksi unjuk rasa HMI Cabang Tanjungpinang di persimpangan Jalan Raja Haji Fisabillah, Tanjungpinang. Terlihat seorang Korp HMI Wati tengah berorasi. (f-aji)
Aksi unjuk rasa HMI Cabang Tanjungpinang di persimpangan Jalan Raja Haji Fisabillah, Tanjungpinang. Terlihat seorang Korp HMI Wati tengah berorasi. (f-aji)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Seorang Korps Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wati (Kohati) Tanjungpinang menjerit ketika berorasi dalam aksi Unjuk Rasa (Unras) mahasiswa menuntut kinerja Pemerintahan kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (24/9).

Kohati Tanjungpinang itu diketahui bernama, Anggi Sapitri, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Bacaan Lainnya

Dalam orasinya, Anggi mengutarakan pendapat mengenai tuntuttan HMI seluruh Indonesia kepada pemerintah Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Dalam hal ini pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal dalam mewujudkan stabilitas ekonomi Negara, apalagi setelah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga mencapai Rp15.000 per dolar,” ujar Anggi dalam orasinya.

Dalam orasinya, Kohati HMI Tanjungpinang meminta pemerintahan Jokowi-JK mengevaluasi kembali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat dan sedini mungkin menstabilkan kondisi perekonomian negara Indonesia.

Selain itu HMI meminta kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali terkait PKPU No 20 Tahun 2018 terkait pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD di Pemilu 2019.

“Keputusan mengarahkan, hari ini pemerintah memihak kepada para calon mantan narapidana kasus Korupsi yang bebas mengikuti Pilkada. Artinya, tidak ada efek jerah bagi mereka yang sudah terlibat kasus korupsi, ini malah memihak pada koruptor,” kata korlap Unras HMI Tanjungpinang, Febru.

Selain itu, HMI Tanjungpinang juga mengutuk tegas, cara aparat kepolisian mengunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cab Bengkulu yang dilakukan aparat kepolisian diluar batas prosedur yang semestinya.

“Kami meminta Mabes Polri mengusut tuntas aksi kekerasan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi Unras HMI di DPRD Bengkulu, sehingga seorang kader HMI luka berat dan harus dioperasi,” ungkapnya.

Aksi unjuk rasa HMI Tanjungpinang tersebut berjalan tertib, dikawal aparat kepolisian Polres Tanjungpinang.

Pewarta : Aji Anugraha

Pos terkait