Ada Syarat Kampanye Paslon Pilkada, Ini kata Panwaslu

Kordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang, Zaini

Kordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang, Zaini.

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Pemiliham Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tidak terlepas dari tahapan kampanye pasang calon peserta Pilkada, baik calon Wali Kota, Bupat, Gubernur, Anggota Legislatif hingga Presiden.

“Ada syarat kampanye yang harus dipatuhi peserta Pilkada,” kata Komisioner Panwaslu Tanjungpinang, Zaini, di Tanjungpinang, Sabtu (5/5/2018).

Kampanye selalu berhubungan dengan teknis-teknis penjaringan, pemetaan hingga agitasi ‘merangkul’ masyarakat untuk ikut serta memeriahkan pesta demokrasi yang tengah berlangsung saat ini. Terkhusus di Pilkada serentak pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang 2018, yang tengah berlangsung saat ini.

Peserta Pilkada dibenarkan untuk berkampanye dengan berbagai mekanisme yang sudah ditetap penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemiliham Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pimilihan Umum.

Meski pun bebas berkampanye, ternyata ada ketentuan yang harus dipatuhi para paslon, sesuai dengan UU No.10 Tahun 2016 dan PKPU No.4 Tahun 2017.

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, dibenarkan melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aturan.

Salah satunya, pasangan calon dapat melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk perlombaan. Namun yang harus dipatuhi, bahwa total hadiah perlombaan tidak boleh melebihi Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Kordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Tanjungpinang, Zaini menjelaskan, ketentuan itu sebagaimana diatur dalam PKPU No 4 tahun 2017 Pasal 71 Ayat 5 Huruf b.

Ia menjelaskan, dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan: a. dalam bentuk barang; dan, b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

“Selain itu, tim kampanye dapat memberikan bahan kampanye dalam kegiatan kampanye, baik berupa kaos, payung, gelas, pin dan sebagainya, namun nilai barang tidak melebihi Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)”, ujar Zaini.

Selain itu dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 26 Ayat 3, juga menyebutkan setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah).

Zaini menegaskan, bahwa jajaran Pengawas Panwaslu, Panwascam dan PPL akan senantiasa hadir mengawasi dalam kegiatan kampanye kedua pasangan calon, tujuannya agar memastikan kegiatan kampanye sesuai aturan. Namun jika terdapat pelanggaran, maka Panwaslu akan melakukan proses penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita semua berharap Pilkada 2018 dapat berlangsung sukses, damai, bersih, berkualitas dan bermartabat, bahkan kita berharap Pilkada Tanjungpinang dapat menjadi percontohan bagi daerah lain se-Indonesia yang juga menyelenggarakan Pilkada”, harapnya.

Aji Anugraha

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top