Mahasiswa Duga OPD Pemprov Sumbang Untuk Nikah Anak Sekda Kepri

Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi unjujrasa dan bagi selebaran di Jalan Ahmad Yani, Pelamedan (20/3). (Foto: ang/pijarkepri.com)

Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Tanjungpinang-Bintan menggelar aksi unjujrasa dan bagi selebaran di Jalan Ahmad Yani, Pelamedan (20/3). (Foto: ang/pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Tanjungpinang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Tanjungpinang-Bintan meyatakan sikap dengan aksi unjuk rasa. Mereka menemukaan dugaan penyalahgunaan anggaran disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri untuk keperluan bukan pemerintahan.

Dalam surat selebaran yang dibagikan mahasiswa saat aksi unjuk rasa damai di bundaran Taman Pamedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Selasa (20/3) tertulis mahasiswa meminta Kejaksaan Tinggi Kepri mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggran di sejumlah OPD, yang diduga untuk biaya nikah anak Sekda Kepri TS Arif Fadillah.

“Meminta kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kejaksan Tinggi Kepri untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan APBD Kepri untuk kepentingan pribadi perihal adanya temuan bahwa di setiap OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau wajib untuk membayar keperluan atas pernikahan anak sekda Provinsi Kepulauan Riau tempo hari yang lalu,” tulis Kordinator Aksi, Jasman.

Mahasiswa juga meminta Gubernur Kepri menyikapi persoalan-persoalan yang tengah hangat diperdebatkan masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. PMII menilai mendapati ketidak puasan masyarakat atas kepemimpinan Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2.5 tahun menjabat.

Selain itu mahasiswa meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk konsen memperhatikan orgainisasi-organisasi kemahasiswaan yang berbasis pengkaderan serta lebih kreatif untuk membina serta melakukan pertemuan pertemuan.

“Dan tidak hanya mengakomodir kepentingan sekelompok yang mengatasnamakan mahasiswa segelintir saja,” katanya.

Mahasiswa juga meminta Gubernur Kepulauan Riau untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena diduga dianggap gagal dalam menjalanlan roda pemerintahan sebagaimana mestinya.

Menurut data yang di himpun PMII, bahwa tingkat pengangguran dan stabilitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau semakin merosot.

“Terlihat dari buruknya kinerja Sekda Kepri yang jelas diduga telah menyelewengkan APBD untuk kepentingan keluarganya serta pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang tidak becus dalam membantu jalannya pemerintahan dengan baik,” ujarnya.

Mahasiswa memastikan akan menggelar aksi lanjutan dalam tempo satu minggu terhitung 20 Maret 2018.

“Kami PMII TPI Bintan memastikan bahwa dalam tempo 1 Minggu kedepan terhitung dari tanggal 20 Maret 2018 ini akan melakukan unjuk rasa ke kantor Gubamur untuk mempertanyakan perhal apa yang menjadi tuntutan kami ini,” ungkapnya.

Aksi ini turut dikawal anggota Polres Tanjungpinang. Hingga berita ini dimuat Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Sekda Kepri TS Arif Fadilah belum berhasil dikonfirmasi. (ANG)

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top