Anambas, PIJARKEPRI.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Anambas meminta pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk nelayan diperketat. Desakan itu muncul menyusul adanya keluhan dan informasi dugaan penyalahgunaan BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan.
Hal tersebut disampaikan anggota pengurus PWI Anambas, Hariyadi, pada Jumat (28/8/2026).
Menurut Hariyadi, pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ia mendorong agar Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta aparat penegak hukum (APH) turun bersama.
“Kami sering mendapatkan informasi bahwa BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan diduga disalahgunakan untuk kebutuhan pekerjaan proyek di Anambas. Jika benar terjadi, tentu BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan menjadi tidak tepat sasaran,” ujar Hariyadi.
Ia menyebut PWI juga menerima laporan mengenai adanya sejumlah SPBU mini yang menjual solar subsidi untuk kebutuhan proyek.
“Kalau memang untuk kebutuhan proyek, tentunya harus menggunakan BBM sesuai peruntukannya, bukan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan,” katanya.
Hariyadi menegaskan, pemerintah sudah memberikan kemudahan dan subsidi BBM sebagai bentuk dukungan kepada nelayan. Karena itu, distribusinya harus dipastikan sampai ke tangan yang berhak.
Ia juga meminta APH menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Jika informasi tersebut benar dan ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, PWI Anambas berencana berkoordinasi dalam waktu dekat dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Koordinasi itu akan membahas mekanisme penyaluran BBM subsidi bagi nelayan dan mendorong pengawasan yang lebih ketat.
“Kami bersama pengurus PWI Anambas akan berkoordinasi dengan HNSI untuk membahas persoalan ini. Harapannya, penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” pungkas Hariyadi. (Fendi)
