Kepri Raih Penghargaan LKPP sebagai Provinsi Berkinerja Penuh

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura saat menerima penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2026, di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura saat menerima penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2026, di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Kepri, PIJARKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Bacaan Lainnya

Penghargaan diberikan atas kinerja Pemprov Kepri dalam mendorong tata kelola pengadaan yang proaktif, termasuk membimbing UKPBJ kabupaten/kota hingga mencapai tingkat kematangan Proaktif.

Kepri menjadi satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi tersebut. Capaian ini dinilai strategis bagi Kepri sebagai provinsi kepulauan dan wilayah perbatasan yang membutuhkan tata kelola belanja pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, tantangan pengadaan saat ini tidak sebatas memastikan proses sesuai aturan, tetapi juga memastikan belanja pemerintah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Transformasi pengadaan, kata dia, perlu diperkuat melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap menjunjung integritas, transparansi dan akuntabilitas.

Nyanyang mengapresiasi penghargaan tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan di Kepri.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujarnya.

Ia berharap capaian tersebut dapat diikuti tujuh kabupaten/kota di Kepri, sehingga penguatan tata kelola pengadaan tidak berhenti di tingkat provinsi.

Pemprov Kepri juga berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya menjadi pelaksana proses pengadaan, tetapi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran, efisien dan berorientasi pada hasil. (ANG)

Pos terkait