PIJARKEPRI.COM, OPINI – Pengemudi angkutan barang, truk, dan lori di Tanjungpinang menghadapi tantangan untuk mendapatkan bahan bakar solar, karena ada antrian panjang di SPBU. Lagi-lagi terjadi antrean bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, di beberapa SPBU Tanjungpinang. Terlihat puluhan truk dan truk mengantre di SPBU Jalan Ir. Sutami Suka Berenang Tanjungpinang, Jalan Raja Ali Haji km 8, Km 3 Jalan Gatot Subroto, dan km 10 Jalan DI Panjaitan hampir setiap pagi, siang, dan sore hari. Lebih parahnya lagi, sejumlah mobil yang diduga melakukan pengoplosan BBM jenis solar terlihat membuntuti mobil-mobil yang mengantri sehingga menghambat lalu lintas di jalan raya dan mencari BBM jenis solar.
Penduduk lokal Tanjungpinang telah menyatakan ketidakpuasan mereka di beberapa tempat atas ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan bahan bakar diesel dengan potongan harga. Oleh karena itu, inisiatif pemerintah kota untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar diesel diperlukan dan harus mengurangi beban penduduk kota. Pemerintah kota Tanjungpinang dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar diesel dan meningkatkan standar hidup penduduk kota dengan lebih baik dengan lebih banyak kolaborasi antara pemerintah provinsi, kota, dan bank, di samping inisiatif-inisiatif lainnya.
Dalam rangka mengurangi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi di kota tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengambil tindakan agresif. Untuk menggunakan layanan Kartu BBM KB Bank, pemerintah daerah telah bermitra dengan PT KB Bank Cabang Tanjungpinang dalam upaya ini. Tujuan dari perjanjian yang secara resmi ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2024 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan distribusi subsidi bahan bakar solar yang lebih adil.
Program ini diharapkan dapat membantu pendataan jenis kendaraan dan pengelolaan distribusi solar bersubsidi di Kota Tanjungpinang. Pemerintah daerah dapat mengawasi dan mengelola distribusi bahan bakar solar secara lebih efisien dengan menggunakan Kartu Bahan Bakar, yang juga membantu menjamin bahwa bahan bakar sampai ke lokasi yang dituju dan tidak terbuang sia-sia. Selain itu, skema ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang sering dialami oleh penduduk kota yang harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar solar.
Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar diesel. Mereka telah mencari pengganti dan solusi untuk mengatasi masalah sulitnya mendapatkan bahan bakar solar di kota ini. Untuk mengatasi masalah saluran bahan bakar diesel di kota Tanjungpinang, pemerintah kota telah bermitra dengan pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk menawarkan arahan, saran, dan solusi.
Berkaitan dengan hal ini, penulis memiliki beberapa saran dan solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM Solar Bersubsidi khususnya di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:
- Koreksi harga jual solar subsidi
- Pengawasan khusus
- Kuota solar subsidi berdasarkan wilayah
- Digitalisasi SPBU
- Pengawasan penyaluran solar subsidi
- Pengawasan dan partisipasi masyarakat
Langkah yang diambil oleh pemerintah kota ini dapat dilihat sebagai ilustrasi bagaimana teori ekonomi diterapkan untuk memecahkan masalah ekonomi ketika melihat hubungannya dengan teori ekonomi politik. Untuk mencapai tujuan ekonominya dengan lebih baik, pemerintah harus mengatur dan mengintervensi pasar. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi melalui program Kartu BBM yang ditawarkan oleh Bank KB dalam upaya untuk mengintervensi pasar bahan bakar diesel bersubsidi. Selain itu, pemerintah memainkan peran penting dalam memasok komoditas dan jasa-seperti bahan bakar diesel bersubsidi-yang tidak dapat diperoleh secara efektif melalui pasar. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah mengambil tindakan untuk memberikan akses kepada warga kota untuk mendapatkan solar dengan potongan harga, yang sebenarnya tidak tersedia melalui pasar.
Sarmadani (NIM. 2105010061) dan Rio Pernandez Sinaga (NIM. 2105010071)
Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tugas Mata Kuliah Ekonomi Politik
Program Studi Ilmu Pemerintahan
