PIJARKEPRI.COM – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot. Sejumlah wali murid SMA di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memprotes buruknya porsi dan kualitas makanan yang dibagikan, yang dinilai jauh dari standar gizi pemerintah.
Keluhan mencuat setelah seorang wali murid SMA di Kecamatan Bukit Bestari melaporkan menu yang diterima anaknya, Rabu (26/11/2025)
Foto yang dikirimkannya menunjukkan satu tusuk sate ayam kecil, beberapa potong lontong, salad sayur, satu jeruk, susu kemasan, dan sambal porsi yang dianggap tidak layak untuk pelajar usia remaja.
“Masak anak SMA cuma dapat satu tusuk sate. Beli Rp5 ribu saja dapat empat. Lontongnya juga cuma lima potong,” keluh wali murid SMA Negeri 4 itu.
Pihak sekolah memilih bungkam. Satpam yang berjaga hanya menyampaikan bahwa kepala sekolah meminta media “mengecek sendiri makanan yang ada”, tanpa memberikan penjelasan lebih jauh.
Penyedia MBG di sekolah itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pangan Intan Permata, akhirnya mengakui kekeliruan itu.
Siti Batu Khusnul Khatimah mengungkapkan bahwa menu tersebut disajikan dalam kondisi keterbatasan bahan.
“Kami akui ada kesalahan. Kami mohon maaf karena tidak bisa memberikan pelayanan maksimal,” ujarnya.
Amel, Administrasi SPPG, menyebut porsi minim itu merupakan “menu terakhir” yang dikirim pada Rabu (19/11/2025).
“Kami siapkan 3.000 paket setiap hari untuk lima sekolah. SMA 4 yang terakhir, jadi lontong yang tersaji itu sisa. Kami mohon maaf,” katanya.
SPPG juga mengungkap fakta lain: tidak ada pengawas Badan Gizi Nasional di dapur produksi. Dari total biaya satu paket MBG, Rp10.000 dialokasikan untuk bahan, Rp3.000 untuk produksi dan distribusi, serta Rp2.000 untuk operasional dapur dan sewa fasilitas, komposisi anggaran yang memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pemanfaatan dana.
Minimnya pengawasan, penyajian sisa bahan, serta porsi yang tidak memenuhi standar gizi kontrak program membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pelaksanaan MBG, salah satu program prioritas nasional.
Warga berharap pemerintah turun tangan memastikan penyedia tidak lagi menyajikan makanan “asal jadi” yang justru merugikan anak didik.
Pewarta : Aji Anugraha
