Diduga Ada Praktik Mencari Untung dalam Program Makan Bergizi Gratis di Tanjungpinang
PIJARKEPRI.COM – Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimaksudkan untuk memutus mata rantai stunting dan memastikan seluruh warga rentan memperoleh asupan gizi layak.
Komitmen itu terlihat dari kucuran anggaran triliunan rupiah sejak awal masa pemerintahan.
Sebagai pengelola teknis, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun standar, pengawasan, dan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan MBG.
Sementara di daerah, proses produksi dan distribusi makanan dikerjakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang umumnya berbentuk yayasan.
Namun di sejumlah daerah, termasuk Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pelaksanaan program ini justru menimbulkan pertanyaan serius.
Berita Sebelumnya : Menu MBG Diprotes Warga, SPPG Akui Kualitas Turun
Sejumlah temuan dan keluhan warga mengindikasikan adanya ketidakwajaran tata kelola biaya, kualitas pangan yang merosot, hingga dugaan praktik “mencari keuntungan” dari program yang sejatinya diperuntukkan bagi kesehatan publik.
Biaya Tak Sejalan dengan Kualitas Hidangan
Salah satu SPPG di Tanjungpinang, Yayasan Pangan Intan Permata, mengaku memproduksi rata-rata 3.500 paket MBG per hari.
Berdasarkan ketentuan BGN, satu porsi MBG dihargai Rp15.000, dengan pembagian Rp2.000 untuk sewa dan fasilitas dapur, Rp3.000 operasional produksi dan Rp10.000 untuk bahan makanan.
Dengan 3.000 paket per hari untuk jenjang sekolah saja, SPPG ini berpotensi menerima Rp120 juta per bulan hanya dari komponen sewa. Nilai itu belum termasuk 500 paket untuk balita, ibu menyusui, dan lansia.
Meski demikian, SPPG mengakui bahwa biaya bahan baku Rp10.000 per porsi “dicukup-cukupkan”, terutama karena sebagian besar komoditas seperti beras, daging, sayur mayur, buah, didatangkan dari luar Tanjungpinang. Dampaknya, muncul keluhan bahwa porsi dan kualitas makanan kian menyusut.
Pekerja Tak Bergaji Layak, Sementara Margin Sewa Tetap Mengalir
Yayasan juga mengakui bahwa 45 pekerja yang terlibat dalam produksi MBG tidak menerima gaji setara UMK/UMP, melainkan dibayar harian sesuai fungsi masing-masing.
Sementara itu, komponen sewa yang dibebankan dari setiap paket terus berjalan tanpa mekanisme evaluasi yang jelas.
Model bisnis berbasis sewa yang dipungut per porsi makanan ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah struktur biaya MBG lebih menguntungkan operator daripada menjamin kualitas gizi penerima manfaat?
Keluhan Orang Tua dan Menu Tak Layak
Keluhan warga memuncak pada 26 November 2025, ketika orang tua murid SMA di Kecamatan Bukit Bestari melaporkan kualitas menu yang dinilai jauh dari standar gizi.
Foto yang diterima pijarkepri.com menunjukkan 1 tusuk sate ayam kecil, beberapa potong lontong, salad sayur, 1 jeruk, susu kemasan, dan sambal.
“Masak anak SMA cuma dapat satu tusuk sate? Beli Rp5 ribu saja dapat empat,” ujar seorang wali murid SMA Negeri 4 Tanjungpinang.
Pada hari lain, menu yang diterima berupa 1 butir telur, sedikit sayur, beberapa buah anggur, sedikit nasi dan tempe orek.
Bahkan di SPPG lain, paket yang dibagikan hanya roti kemasan, susu kecil, dan satu buah jeruk, menu yang sangat jauh dari komposisi gizi seimbang.
Indikasi Penyimpangan: Warga Mendesak Pemerintah Bertindak
Penurunan kualitas makanan ini diduga berkaitan dengan pengetatan biaya bahan baku. Namun ketika margin sewa tetap tinggi dan gaji pekerja rendah, publik mulai mempertanyakan apakah terdapat motif keuntungan di balik pengelolaan SPPG.
“Kalau seperti ini namanya mencari untung dari program Presiden, bukan mendukung misi mengentas stunting,” kata Iwan, warga Tanjungpinang.
Di tengah meningkatnya laporan porsi tak layak, keluhan orang tua murid, dan dugaan ketidakefisienan pengelolaan dana, masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah menggelar audit menyeluruh serta menindak tegas pelaku penyimpangan demi menjaga marwah program prioritas Presiden.
Pewarta: Aji Anugraha
