PIJARKEPRI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD yang digelar pada Senin (25/11/2024), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bunguran Timur, Ranai.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi, yang didampingi oleh anggota DPRD, Bupati Natuna, Wan Siswandi, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko, serta sejumlah kepala OPD dan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Rusdi memastikan bahwa rapat berlangsung sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
Seluruh fraksi yang ada di DPRD Natuna menyatakan persetujuan terhadap RAPBD 2025 yang berjumlah Rp1,334 triliun, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,268 triliun.
Meski demikian, setiap fraksi memberikan berbagai masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan Plus menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, pengoptimalan pajak, serta pengembangan potensi wisata yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Mereka juga meminta penyesuaian anggaran dengan fokus pemerintah pusat.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar meminta pengelolaan anggaran yang lebih efektif, dengan pengawasan yang terarah, serta mendorong eksplorasi sumber pendapatan baru.
Mereka juga mengusulkan pembangunan gudang bahan pokok di daerah rawan dan optimalisasi distribusi ke pulau-pulau terluar.
Fraksi Partai NasDem menyarankan peremajaan jaringan listrik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Mereka juga menekankan pentingnya pemerataan anggaran antar kecamatan.
Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera mengusulkan alokasi anggaran untuk penyelesaian tempat ibadah, peningkatan pengawasan tambang, serta pemberian insentif untuk guru ngaji dan marbot masjid. Mereka juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan.
Fraksi Gerindra Demokrat Indonesia mendorong agar penyusunan anggaran berbasis kepentingan umum dengan evaluasi kinerja kepala OPD, serta mengusulkan sosialisasi wilayah tangkap bagi nelayan dan penguatan UMKM untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna, Wan Siswandi, menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah bekerja sama dalam proses pembahasan RAPBD 2025.
Ia menyatakan bahwa masukan dari setiap fraksi menjadi acuan penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pembangunan di Natuna.
Dengan pengesahan RAPBD 2025 ini, pemerintah daerah Natuna diharapkan dapat mengelola anggaran secara lebih transparan dan akuntabel, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. (ZR)
