PIJARKEPRI.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna mengadakan rapat koordinasi terkait efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di ruang rapat Kantor Bupati Bukit Arai pada Selasa (4/2/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, yang menekankan penghematan anggaran serta optimalisasi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Boy Wijanarko, dan dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan instansi terkait. Dalam pertemuan ini, fokus pembahasan diarahkan pada strategi pengurangan belanja yang tidak prioritas serta perencanaan alokasi anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Presiden dengan memastikan anggaran daerah digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Setiap OPD diminta untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam belanja operasional agar anggaran lebih difokuskan pada program prioritas,” ujar Boy Wijanarko.
Selain efisiensi anggaran, rapat ini juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan program yang didanai oleh APBD sejalan dengan kebijakan nasional. Dengan langkah efisiensi ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Natuna.
Boy menambahkan bahwa upaya efisiensi ini bukan sekadar langkah penghematan, tetapi bagian dari strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.
“Ini adalah bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing,” tegasnya.
Jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Natuna turut hadir dalam rapat tersebut. Mereka diinstruksikan untuk terus melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan implementasi kebijakan efisiensi anggaran secara berkala.
Pemda Natuna berencana mengadakan rapat evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan efisiensi belanja ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (ZR)
