PIJARKEPRI.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sinergi antardaerah dalam pengendalian inflasi, ketahanan pangan hingga pengembangan investasi dan sektor unggulan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dengan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (11/5/2026)
Kunjungan kerja Pemerintah Provinsi NTT itu sekaligus menjadi bagian dari studi banding Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT ke Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Rony Widijarto, serta sejumlah kepala OPD dari kedua provinsi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan Kepri dan NTT memiliki karakteristik daerah yang hampir serupa, sehingga membuka peluang besar untuk membangun kerja sama strategis di berbagai sektor.
“Dengan berbagai kesamaan dan kondisi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau dan NTT, kita bisa saling menukarkan kelebihan dan kekurangan untuk membangun kerja sama yang konkret di kemudian hari,” kata Emanuel.
Ia menjelaskan, kondisi inflasi di NTT saat ini masih terkendali dan berada di bawah tiga persen atau masih dalam kategori aman berdasarkan indikator Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi NTT juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, ekonomi NTT tumbuh 5,14 persen dan meningkat menjadi 5,32 persen pada triwulan I tahun 2026.
Menurut Emanuel, pertumbuhan ekonomi NTT saat ini masih bertumpu pada Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat. Karena itu, pihaknya mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh kabupaten dan kota sesuai potensi masing-masing daerah.
“Kami ingin banyak pusat pertumbuhan baru tumbuh di setiap kabupaten dan kota sesuai potensi masing-masing daerah. Tidak perlu semua daerah memiliki sektor yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan sejumlah potensi strategis yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, hingga investasi dan pengembangan teknologi digital.
Ansar menyebut Kepri memiliki luas wilayah laut mencapai 417 ribu kilometer persegi dengan kawasan konservasi perikanan budidaya seluas 2,9 juta hektare.
“Potensi hasil tangkapan perikanan Kepri mencapai 1,3 juta ton dengan berbagai komoditas unggulan seperti cumi-cumi, ikan demersal, ikan karang, lobster hingga udang,” kata Ansar.
Di sektor pariwisata, Kepri disebut menjadi salah satu dari tiga pintu masuk wisatawan mancanegara terbesar di Indonesia bersama Bali dan DKI Jakarta. Kepri juga terus mengembangkan konsep cross border tourism bersama Malaysia, Singapura dan Thailand.
Ansar turut menyoroti kawasan wisata unggulan Lagoi di Kabupaten Bintan serta potensi wisata halal Pulau Penyengat di Tanjungpinang yang sebelumnya meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Pada sektor investasi, Ansar memaparkan perkembangan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri, di antaranya KEK Galang Batang yang bergerak di industri smelter bauksit dengan realisasi investasi mencapai Rp21 triliun hingga akhir 2024.
Selain itu, KEK Batam Nongsa Digital Park juga berkembang sebagai pusat teknologi informasi dan pengembangan kecerdasan buatan yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan pasar global.
“Pada kawasan ini juga terdapat data center Indonesia yang menjadi pusat pengembangan dunia digital dan artificial intelligence,” ungkapnya.
Ansar menambahkan, kondisi ekonomi Kepri hingga saat ini juga tetap stabil. Inflasi Kepri pada April 2026 tercatat sebesar 3,06 persen dan sebelumnya berhasil meraih TPID Award 2024 sebagai TPID provinsi berkinerja terbaik di Sumatera.
Sementara pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I tahun 2026 tumbuh 7,04 persen secara year on year, menempatkan Kepri di posisi pertama di Sumatera dan peringkat kelima nasional.
Tak hanya itu, angka kemiskinan Kepri juga terus menurun hingga berada di angka 4,26 persen pada September 2025, sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera dan peringkat keempat terendah secara nasional.
“IPM Kepri tahun 2025 mencapai 80,53 dan menjadi yang terbaik di luar Pulau Jawa,” ujar Ansar.
Ia juga menyampaikan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kepri tahun 2025 sebesar 83,68 poin atau meningkat dibanding tahun sebelumnya dan masuk tiga besar regional Sumatera.
(ANG)
