Natuna  

Ombudsman Kepri: Kuota Guru PPPK di Natuna Harus Ditambah

Ombudsman Kepri saat melakukan pertemuan dengan Nizam, selaku Kasubag Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, di Cabang Dinas Pendidikan Kepri, di Natuna, Selasa (06/12/2022). (Foto: Ombudsman)
Ombudsman Kepri saat melakukan pertemuan dengan Nizam, selaku Kasubag Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, di Cabang Dinas Pendidikan Kepri, di Natuna, Selasa (06/12/2022). (Foto: Ombudsman)

PIJARKEPRI.COM – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau merekomendasikan agar pemerintah daerah itu menambah kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Natuna.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, di Natuna, Selasa (6/12/2022) mengatakan, Ombudsman mendapatkan informasi program pemerintah pusat dalam peningkatan status tenaga pendidik honor termasuk guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema PPPK kurang dirasakan guru-guru di daerah itu.

Ombudsman Kepri menemukan informasi dari sekitar 590 guru di Natuna, hanya 30 persen guru yang berstatus PPPK, sisanya masih berstatus guru honor Pemerintah Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu juga terlihat dari sedikitnya jumlah formasi penerimaan guru ASN PPPK tidak sebanding dengan banyaknya jumlah guru yang masih berstatus honorer.

”Dijelaskan pada kami bahwa, selalu ada kesempatan bagi para guru untuk mengikuti tes, tetapi kuota yang disediakan kecil, tidak sebanding dengan jumlah guru honorer yang sangat banyak, sehingga jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK juga sedikit,” kata Lagat Siadari.

Lagat menyarankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan dapat melobi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait penambahan jumlah kuota PPPK guru di di wilayah perbatasan terluar seperti Natuna.

”Tidak banyak guru yang mau bekerja di pulau-pulau pelosok, apalagi jumlah siswa di sejumlah sekolah sedikit, membuat berkurangnya jam mengajar sesuai bidang ilmu yang memaksa mereka mengajar pelajaran lain sehingga tidak sedikit dari mereka minta pindah. Jadi, ini adalah pengabdian yang luar biasa. Oleh karena itu, peluang pengangkatan mereka jadi ASN harus menjadi prioritas Pemerintah,” ucapnya.

Ombudsman Kepri menilai peningkatan status dari honor menjadi ASN PPPK diharapkan akan memberikan motivasi pengabdian yang tinggi untuk tetap menjadi guru di Natuna dan tidak beralih profesi.

(RLS/ANG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *