PIJARKEPRI.COM – Pelayanan publik di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) belum memadai, minimnya anggaran disebut sebagai penyebabnya.
Pelayanan publik tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, air bersih, jalan, penerangan jalan dan jaringan di daerah itu.
Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan arus pembangunan di Natuna dimasa kepemimpinannya berjalan lamban. Hal itu dipicu minimnya ketersediaan anggaran di daerah tersebut.
Ia menerangkan sejak kepemimpinannya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Natuna menurun. APBD Natuna yang sebelumnya 1.3 Triliun (T) kini turun menjadi satu Triliun.
Akibatnya pelayanan publik seperti, kesehatan, ketersediaan air bersih, jalan, penerangan jalan hingga jaringan yang merupakan kebutuhan dasar warganya belum terpenuhi secara maksimal.
“Secara umum dari data yang kita peroleh ada 15 laporan dan kita akui itu,” ucapnya di Kantor Bupati pada loka karya pembentukan narahubung Ombudsman RI dengan unit penyelenggara pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Natuna. Selasa (06/12).
Oleh karna itu, ia berharap pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat bisa membantu, dengan mengalokasikan APBD Provinsi dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) ke wilayahnya.
Dengan demikian laju pembangunan Natuna bisa mengalami peningkatan sebab dilakukan secara gotong royong.
“Ada beberapa hal yang tidak mampu dibangun dengan APBD Natuna, mungkin bisa menggunakan APBD Provinsi atau APBN,” ujarnya.
Ia menuturkan pelayan publik yang belum memadai pastinya akan menyulitkan warga, oleh karna itu ia berharap warga untuk bersabar dan membantu dengan doa sebab pihaknya tengah berjuang untuk memenuhi kebutuhan warganya, ditengah krisis anggara
“Kita cari jalan lain, dengan mengunjungi menteri-menteri terkait, hasilnya ada penambahan anggaran dari DAK untuk tahun 2023. Kita juga menjajal CSR ke perusahaan, hasilnya ada pembangunan penerangan lampu jalan hingga beasiswa untuk pelajar Natuna,” tuturnya.
Sementara Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari yang hadir pada kegiatan tersebut mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Bupati Natuna dalam memenuhi kebutuhan warganya.
Menurut Lagat minimnya APBD tidak bisa dijadikan alasan belum memadainya pelayanan publik di daerah.
“Dengan low budget (anggaran), kepala daerah harus pintar-pintar, misalnya lobi pusat, CSR. Karena, bagaimana pun sarana dan prasarana harus diadakan, kegagalan pemerintah dalam menyediakan itu, berarti kegagalan mereka dalam memberikan pelayanan,” ucapnya.
Pewarta : Muhamad Nurman
