'

Monopoli Bisnis Tambang Pasir Ilegal Bintan

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Galang Batang dan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin (13/1/2020). (Foto: pijarkepri.com)

PIJARKEPRI.COM, Bintan – Pertambangan pasir ilegal di Bintan, Kepulauan Riau sudah menjadi bisnis dasar kebutuhan semua elemen masyarakat di daerah itu.

Mulai dari pemilik lahan, penambang, penampung hingga pembeli pasir merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dari mobilitas bisnis tambang pasir.

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pasir sebagai salahsatu bahan baku bangunan sudah menjadi kebutuhan semua sektor ekonomi, diantaranya perorangan, toko material hingga prusahaan besar membutuhkan pasir sebagai bahan baku kontruksi.

Sumber pasir terdekat untuk pasokan Tanjungpinang dan Bintan berlokasi di Galang Batang dan Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bintan, Galang Batang dan Teluk Bakau, Bintan diketahui bukan kawasan pertambangan, melainkan kawasan industri dan pariwisata. Akan tetapi disanalah lumbung pasir terbesar di Pulau Bintan.

Kendati RTRW daerah itu menyebutkan kawasan itu bukan diperuntukkan untuk pertambangan, tetap saja, hingga saat ini Galang Batang dan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan menjadi kawasan aktivitas penambangan pasir hingga saat ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Januari 2020, terdapat 26 lokasi pertambangan pasir Bintan. Terdata 13 nama pemilik sekaligus penanggungjawab tambang yang berlokasi di Kp Banjar Lama, Kp Masiran, Kawal dan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang Bintan.

Nama pemilik sekaligus penanggungjawab tambang pasir itu yakni, Gonde, Maxi, Alex, Ferdi, Yohanes, Yoman, Yanti, Latif, Edison/Nas dan Riki Mitra. 9 penambang pasir menggunakan alat mesin sedot (Dompeng), 3 penambang menggunakan alat berat kobe dan loder.

Proses pertambangan pasir tersebut terdiri dari dua cara, yakni dengan membuka lahan, menggali dengan alat berat, menyedot pasir tersebut dengan mesin penyedot yang di suplai langsung ke truk pengangkut pasir bermuatan 2 kubik.

Cara ke dua yang digunakan penambang pasir menggunakan alat berat dengan sistem pemisahan pasir melalui alat pisah pasir, kemudian langsung dituang ke dalam truk yang sudah siap angkut.

Dari penambang, 2 kubik pasir dihargai senilai Rp250.000, muatan ini setara dengan muatan satu truk pasir. Pasir-pasir tersebut disuplai ke satu penampung, pemilik sekaligus penanggungjawab tambang pasir di Pulau Bintan, Riky Mitra.

Dari data yang dihimpun, Riki Mitra memiliki lokasi di tiga lokasi pertambangan. Lokasi pertambangan terbesar berada di Teluk Bakau. Riki juga menyuplai kebutuhan pasir di sejumlah prusahaan besar yakni, SPI, Grafika dengan kontrak pertahun.

“Ya, di Teluk Bakau lahannya cukup luas,” ungkapnya.

Para penambang pasir ilegal Galang Batang dan Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang menjual pasir mereka ke penampung pasir. Penampung pasir terbesar riki. Semua lahan tambang pasir dibawah kekuasaan Riki.

“Kami hanya kerja disini bang, satu lori pasir kami bayar ke Riki Rp250, belum termasuk uang koordinasi, beda lagi,” kata sumber di lokasi pertambangan.

Baca Juga : Tambang Pasir Ilegal Bintan Menjadi-jadi

Seorang pekerja truk angkut pasir mengaku dalam sehari dapat mengangkut pesanan pasir 10 truk dalam sehari. Jika pesanan pasir banyak, lebih dari 20 truk dalam sehari.

Kondisi lokasi pertambangan yang masih digarap penambang pasir itu rusak parah. Lokasi yang sudah ditinggalkan penambang pasir di tepi jalan raya juga rusak parah sejak beberapa tahun lalu.

Di lokasi pertambangan pasir, belasan pria separuh baya terlihat mengendalikan pipa isap pasir pada sejumlah kolam. Beberapa pria merapikan pasir basah di dalam truk.

Terlihat pula alat berat digerakkan untuk membuka hampir keseluruhan lokasi tambang pasir untuk dihisap pasirnya dengan menggunakan mesin.

Deretan truk berbaris di atas bukit-bukit pasir menunggu pasir sedot yang digerakkan dari mesin penyedot pasir. Sebagian pria mengatur alur pasir dari dalam kolam pencucian pasir.

Kuat dugaan aktivitas pertambangan pasir Ilegal di Bintan sengaja dibiarkan oleh oknum-oknum aparat, baik di tingkat pusat, provinsi mau pun kabupaten kota.

Sejumlah sumber mengatakan para pejabat dan oknum aparat diduga menerima suap demi membuluskan aktivitas pertambangan pasir ilegal di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Pewarta : Aji Anugraha

 

Baca Juga : Pemerintah Diminta Tidak Tolelir Pertambangan Bauksit Ilegal

Share

PinIt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top